ⓒYONHAP News

Korea Utara sempat menarik pejabatnya dari kantor penghubung antar-Korea pada tanggal 22 Maret tanpa penjelasan, dan kemudian mengembalikan sebagian pejabatnya pada tanggal 25 Maret.

Selama ini, sebanyak 15-20 orang pejabat Korea Utara bekerja di kantor penghubung antar-Korea dan sebanyak 69 orang pejabat dari Korea Selatan berada di kantor tersebut.

Sehubungan dengan itu, pemerintah Seoul mengungkapkan rasa kecewanya kemudian mengharapkan Korea Utara segera kembali menormalkan pengoperasian kantor penghubung. Pemerintah Korea Selatan juga menegaskan bahwa pejabat dari Korea Selatan tetap bekerja di kantor penghubung seperti biasa. Kementerian Unifikasi menjelaskan hal itu untuk memberitahukan bahwa Korea Utara boleh kembali kapan saja.

Pada tanggal 25 Maret, Korea Utara kembali mengirim sebagian pejabatnya ke kantor penghubung dan ketua pejabat dari kedua pihak  mengadakan pertemuan seperti biasa, selama lebih dari 10 menit mulai pukul 09.30 pagi. Dalam kesempatan itu, pihak Korea Utara mengatakan pihaknya berpendapat bahwa kantor penghubung antar-Korea menjalankan tugasnya sesuai tujuan Deklarasi Korea Selatan dan Utara.

Kantor penghubung antar-Korea merupakan sebuah saluran komunikasi tetap pertama antara dua Korea yang dibuat sesuai kesepakatan pemimpin negara kedua negara di Panmunjeom tahun lalu. Wakil Menteri Unifikasi Korea Selatan Chun Hae-sung dan Wakil Ketua Komite Korea Utara untuk Reunifikasi Damai Korea Jeon Jong-soo, keduanya yang menjadi ketua kantor itu. Mereka tidak menetap di kantor tersebut, tapi menggelar rapat satu kali dalam seminggu.

Latar belakang penarikan pejabat oleh pemerintah Korea Utara dapat ditafsirkan menjadi dua penyebab, yakni masalah internal Korea Utara atau konflik Korea Utara dan AS.

Setelah KTT ke-2 di Hanoi gagal, Korea Utara berupaya mengetatkan pengawasan terhadap kondisi domestik. Diperkirakan dalam langkah itu pejabat kantor penghubung antar-Korea dipanggil oleh kantor pusat. 

Di sisi lain, jika Korea Utara mengembalikan pejabat di kantor penghubung setelah adanya kabar tentang perintah Trump membatalkan sanksi tambahan yang dikeluarkan Kementerian Keuangan bagi Korea Utara, sikap Korea Utara yang menarik pejabat dari kantor penghubung diperkirakan karena konflik dengan AS.

Walaupun tidak diketahui latar belakang yang jelas, kasus penarikan pejabat Korea Utara tersebut memperlihatkan kondisi Semenanjung Korea yang mengkhawatirkan dan dua Korea serta AS tetap ingin meneruskan upaya untuk menyelesaikan isu denuklirisasi Korea Utara.