Korea Utara menyatakan bahwa Buku Putih HAM Korea Utara 2020 yang diterbitkan oleh Institut Unifikasi Nasional Korea Selatan merupakan provokasi politik yang serius dan Korea Selatan tidak berhak mengkritik isu hak asasi manusia (HAM) Korea Utara.

Situs propaganda Korea Utara, Uriminzokkiri dalam komentarnya pada hari Jumat (15/05/20), mengkritik penerbitan buku putih itu yang menimbulkan ketidakpercayaan dan permusuhan antara rakyat sebangsa dan membuat hubungan antar-Korea menjadi semakin sulit. 

Media Korea Utara itu bersikeras bahwa Korea Selatan seharusnya merasa malu karena tidak menyelesaikan masalah korban Pergerakan Demokratisasi 18 Mei dan insiden kapal Sewol sebelum menyalahkan Korea Utara dengan kebohongan.

Selanjutnya, Uriminzokkiri menambahkan Korea Selatan ditertawai karena ikut campur urusan HAM negara lain padahal pihaknya sendiri adalah eksekutor penjajahan tanpa kedaulatan yang merupakan basis dari HAM.

Uriminzokkiri juga mengkritik bahwa pimpinan negara Korea Selatan menyebut kerja sama dengan Korea Utara di depan, tetapi menyuruh bawahannya untuk membuat buku provokasi itu di belakangnya.

Sebelumnya, Institut Unifikasi Nasional Korea Selatan dalam buku tersebut menilai bahwa Korea Utara tidak melindungi nyawa penduduknya dengan menyebut isu hukuman mati dan tahanan politik di Korea Utara.

Reaksi media propaganda Korea Utara tersebut ditafsirkan bahwa negara komunis itu menganggap ikut campur masalah HAM oleh masyarakat internasional sebagai kebijakan permusuhan terhadap Korea Utara yang bertujuan untuk meruntuhkan rezimnya.

[Photo : YONHAP News]