Komite Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada hari Rabu (18/11/20) waktu setempat, mengadopsi resolusi yang mengutuk pelanggaran hak asasi manusia (HAM) Korea Utara dan menyerukan pertanggungjawaban.
 
Komite Ketiga Majelis Umum PBB yang mengawasi masalah kemanusiaan, mengeluarkan resolusi melalui konsensus tanpa pemungutan suara.
 
Jika resolusi tersebut secara resmi disetujui dalam sidang pleno Majelis Umum PBB pada bulan depan, maka PBB akan mengadopsi resolusi Korea Utara selama 16 tahun berturut-turut.
 
Seperti tahun-tahun sebelumnya, resolusi tersebut mengutuk pelanggaran hak asasi manusia yang sistematis, meluas, dan berat yang telah berlangsung lama dan berkelanjutan di Korea Utara, sambil mendorong Dewan Keamanan PBB untuk mengambil tindakan guna memastikan akuntabilitas seperti mempertimbangkan rujukan situasi ke Pengadilan Kriminal Internasional.
 
Resolusi kali ini juga untuk pertama kalinya menambahkan isu COVID-19. Dikatakan bahwa pandemi COVID-19 dikhawatirkan dapat memperburuk kondisi HAM di Korea Utara dan pihaknya mendesak Korea Utara untuk mengizinkan kegiatan organisasi kemanusiaan internasional. 
 
Resolusi tersebut tentunya langsung memicu protes dari Korea Utara.
 
Duta Besar Korea Utara untuk PBB, Kim Song mengatakan Korea Utara dengan tegas menolak resolusi tersebut sambil menyebutnya sebagai plot politik yang tidak ada hubungannya dengan HAM. Dia mengklaim bahwa resolusi tersebut didasarkan pada informasi palsu yang dibuat oleh para pembelot Korea Utara.

[Photo : Getty Images Bank]