Kementerian Unifikasi Korea Selatan menanggapi kritik yang dilontarkan Kim Yo-jong, adik perempuan pemimpin Korea Utara, yang menyebut langsung nama Presiden Korea Selatan Moon Jae-in, mengatakan bahwa hal itu sama sekali tidak membantu perkembangan hubungan antar-Korea maupun perdamaian Semenanjung Korea.

Seorang perwakilan kementerian dalam pertemuan dengan wartawan pada hari Kamis (16/09) menegaskan bahwa standar sopan santun dan rasa hormat terhadap pihak lain harus dijaga dalam kondisi apapun.

Dilanjutkannya, Kim Yo-jong sering mengkritik hal-hal terkait hubungan antar-Korea dan hubungan Korea Utara dan Amerika Serikat selama ini, namun ini merupakan kali pertama dia menyebut secara langsung nama Presiden Korea Selatan.

Dia menambahkan bahwa pihaknya tidak ingin membuat prediksi tentang niat atau tanggapan Korea Utara saat ini, tetapi ingin mempersiapkan segala kemungkinan sambil memantau sikap Korea Utara dengan cermat ke depannya.

Kemudian, dia mengonfirmasi posisi kementerian yang akan meneruskan upaya untuk kembali mengaktifkan dialog dan kerja sama antar-Korea, sembari mengendalikan kondisi Semenanjung Korea secara damai dan stabil.

Sementara itu, pemerintah Korea Selatan mengadakan rapat darurat Badan Keamanan Nasional (NSC) pada Rabu (15/09), dan mengungkapkan keprihatinan atas peluncuran rudal balistik jarak pendek Korea Utara dan akan menganalisis niat dan latar belakang tindakan provokasi rudal Korea Utara dengan negara-negara bersangkutan.

Terkait batalion rudal pasukan kereta api yang pertama diumumkan oleh Korea Utara, kementerian itu mengatakan akan melakukan analisis tentang hal tersebut bersama Kementerian Pertahanan Korea Selatan serta negara-negara berkepentingan.

Ditanya apakah batalion rudal pasukan kereta api mempengaruhi proyek kerja sama kereta api antar-Korea, kementerian menjawab dengan mengatakan bahwa proyek itu berdasarkan kesepakatan antara pemimpin negara Korea Selatan dan Korea Utara serta dijalankan sesuai dengan tujuan yang disepakati sambil menuruti peraturan masyarakat internasional, termasuk resolusi Dewan Keamanan PBB.

[Photo : YONHAP News]