Kantor Berita Reuters melaporkan pada hari Kamis (20/01) waktu setempat bahwa usulan Amerika Serikat (AS) untuk memberikan sanksi tambahan atas individu-individu yang terlibat dalam pengembangan rudal Korea Utara ditolak di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) karena China dan Rusia meminta penangguhan penambahan sanksi tersebut.

Pada tangal 12 Januari lalu, AS mengumumkan sanksi mandiri terhadap sejumlah individu dari Akademi Ilmu Pertahanan Nasional Korea Utara, dan meminta Dewan Keamanan PBB untuk memasukkan individu-individu tersebut dalam daftar sanksi DK PBB.

Menanggapi permintaan AS itu, China dan Rusia menyatakan diperlukan waktu untuk melakukan pemeriksaan, namun hal itu dapat diartikan bahwa kedua negara menolak usulan tersebut. 

Setelah China dan Rusia meminta penangguhan usulan itu, Duta Besar AS untuk PBB Linda Thomas-Greenfield menyatakan dalam sebuah pernyataan bersama yang melibatkan total delapan negara bahwa seluruh negara anggota tetap Dewan Keamanan (DK) PBB bersatu untuk mengecam pelanggaran Korea Utara terhadap resolusi DK PBB.

Kementerian Luar Negeri China menanggapi negatif penjatuhan sanksi tambahan oleh AS pada tanggal 19 Januari lalu, dan mengatakan bahwa DK PBB tidak berencana melakukan pembahasan resolusi sanksi terhadap Korea Utara. 

Korea Utara memprotes keras penjatuhan sanksi AS baru-baru ini dengan mengumumkan bahwa pihaknya akan mempertimbangkan pencabutan moratorium uji coba nukklir dan rudal balistik antar-benua, bertepatan dengan jumpa pers mengenai satu tahun kepemimpinan Presiden AS Joe Biden.

[Photo : KBS News]