Warta Berita

Semenanjung Korea, A to Z

Berita Utama

Kementerian Unifikasi: Lakukan Tinjauan Harmonisasi Prinsip dan Praktik Terkait Penghapusan Sanksi 24 Mei

Warta Berita2022-05-24
Kementerian Unifikasi: Lakukan Tinjauan Harmonisasi Prinsip dan Praktik Terkait Penghapusan Sanksi 24 Mei

Kementerian Unifikasi Korea Selatan menyatakan mengenai penghapusan "Sanksi 24 Mei",  yang merupakan sanksi independen terhadap Korea Utara atas insiden Cheonan 2010, pihaknya akan mempertimbangkan hal tersebut di kemudian hari sesuai dengan posisi prinsip dan penggunaan praktis.

Memyambut genap 12 tahun "Sanksi 24 Mei", seoerang pejabat Kementerian Unifikasi mengatakan bahwa kebijakan pemerintahaan Yoon Suk Yeol terhadap Korea Utara adalah harmonisasi antara prinsip dan praktik. 

Ditambahkan pula, pemerintah akan mempertimbangkan berbagai isu terkait Korea Utara secara fleksibel berdasarkan perkembangan hubungan kedua Korea dan proses denuklirisasi di masa depan. 

Sanksi 24 Mei memuat penghentian perdagangan antara kedua Korea kecuali di Kompleks Industri Gaesong, larangan pengoperasian kapal Korea Utara di perairan Korea Selatan, larangan kunjungan ke Korea Utara kecuali ke Kompleks Industri Gaesong dan Gunung Geumgangsan, larangan investasi baru di Korea Utara, dan penangguhan proyek bantuan bagi Korea Utara kecuali bantuan kemanusiaan. 

Sanksi tersebut bertujuan untuk menekan ekonomi Korea Utara, namun kebijakan itu menjadi tidak efektif karena masyarakat internasional memberlakukan sanksi yang lebih komprehensif terhadap Korea Utara dan diikuti dengan langkah-langkah fleksibel oleh pemerintah Korea Selatan sebelumnya.

Kementerian Unifikasi Korea Selatan menyatakan bahwa pernyataan pemerintah saat ini tidak berbeda dengan pemerintahaan sebelumnya, namun akan mempertimbangkan kebijakan terkait Sanksi 24 Mei sesuai perkembangan hubungan kedua Korea. 

Ditafsirkan bahwa pemerintahan Yoon tidak akan mencabut Sanksi 24 Mei namun akan mengeluarkan pernyataan berbeda apabila terdapat kemajuan proses denuklirisasi Korea Utara. 

Sehubungan dengan hal tersebut, Asosiasi Pengusaha antar-Korea mendesak pemerintah untuk mencabut Sanksi 24 Mei dan menyerukan kompensasi kerugian dari pemerintah bagi perusahaan-perusahaan yang bangkrut dan hidup dalam ketidakpastian selama 12 tahun. 

Sementara itu, dalam pernyataan setelah pertemuan puncak dengan Preisden Amerika Serikat Joe Biden pada tanggal 21 Mei, Presiden Yoon mengatakan apabila Korea Utara melaksanakan denuklirisasi, maka pihaknya akan menyediakan rencana berani yang mampu mengubah kualitas hidup masyarakat dan ekonomi Korea Utara. 

Kementerian Unifkiasi menambahkan bahwa Korea Utara tidak memberikan balasan mengenai tawaran kerja sama dalam pencegahan COVID-19 di Korea Utara. 

Selain itu, mengenai Komisi Tenaga Nuklir Nasional Korea Utara yang baru terungkap, kementerian mengatakan pihaknya masih menganalisis hal tersebut.

[Photo : YONHAP News]

Berita Terbaru