ⓒ YONHAP News

Selama masa pandemi COVID-19, perusahaan big-tech mengalami kemajuan berkat umumnya aktivitas tanpa tatap muka akibat pandemi. Namun, perebutan pasar perusahaan big-tech ini kemudian menimbulkan berbagai masalah, seperti aktivitas monopoli, gangguan terhadap pedagang kecil di desa, dll. Hal ini membuat pemerintah dan otoritas terkait di Korea Selatan membatasi aktivitas perusahaan-perusahaan big-tech ini. 

Regulasi terhadap perusahaan big-tech global telah terlebih dahulu dilaksanakan. Majelis Nasional Korea Selatan telah meresmikan revisi rancangan perundangan “Undang Undang Bisnis untuk Telekomunikasi dan Listrik” pada 31 Agustus lalu untuk pertama kali-nya di dunia. UU tersebut mencegah pebisnis di pasar aplikasi seperti Google dan Apple memaksa para pengembang perangkat lunak untuk menggunakan sistem pembayaran dalam aplikasi mereka. 

Regulasi terhadap perusahaan big-tech yang cukup besar dengan menerima berbagai manfaat telah dimulai. Dunia politik, khususnya Partai Demokrat Korea telah menetapkan 'ekonomi platform' sebagai isu utama dalam audit dan inspeksi Majelis Nasional Korea Selatan yang akan berlangsung mulai bulan depan. Selain itu, proses legislasi terkait UU keadilan platform online telah dijalankan. Namum, regulasi terhadap perusahaan platform yang semakin mendominasi pasar juga dilaksanakan secara internasional. 

Memang dilihat dari sisi lain, ada banyak yang mengkhawatirkan regulasi terhadap perusahaan big-tech. Menurut mereka yang khawatir ini, tren dunia memang tidak dapat diabaikan, dan kenyamanan konsumen juga bisa terganggu akibat regulasi pemerintah. Namun, yang terpenting adalah siapa yang menjadi pemeran utama. Tibalah saatnya untuk mempertimbangkan langkah bijaksana sambil membatasi agresivitas mereka dan mencapai inovasi. Perusahaah big-tech tidak boleh hanya mengejar kepentingan mereka tanpa semangat hidup bersama. Pemerintah juga harus mengeluarkan langkah yang baik agar tidak mengganggu semangat inovasi mereka.