ⓒYONHAP News

Program Pangan Dunia (WFP) dan Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengeluarkan peringatan mengenai krisis pangan global yang semakin dekat.

Melalui laporan bersama yang dirilis pada Senin (06/06), WFP dan FAO menyebut bahwa krisis pangan disebabkan oleh lonjakan harga pangan dan energi akibat pandemi COVID-19 dan Perang di Ukraina. Direktur Eksekutif WFP David Beasley mengatakan krisis pangan sedang mengancam ratusan rumah tangga yang hidup sederhana serta mereka yang hidup di bawah garis kemiskinan. 

Menurut WFP, jumlah penduduk yang menghadapi krisis kelaparan mencapai 276 juta orang, meningkat sekitar 200 juta orang dalam 4 hingga 5 tahun terakhir. 

Di tengah krisis pangan yang meningkat, dikhawatirkan perluasan proteksionisme pangan akan memperburuk kondisi krisis pangan dan perang perdagangan. Dalam Forum Ekonomi Dunia (WEF) yang diadakan pada bulan lalu, gula dan minyak kelapa sawit disebut sebagai contoh proteksionisme dalam isu krisis pangan. 

Akhir-akhir ini, harga gula dunia naik akibat pembatasan ekspor gula dari India yang merupakan negara penghasil gula terbesar. Ketika Indonesia, yang menghasilkan 60 persen pasokan minyak kelapa sawit di dunia, memberlakukan larangan ekspor selama sebulan, dunia mengalami kelangkaan produk minyak goreng.   

Terkait hal itu, Wakil Pertama Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional (IMF) Gita Gopinath mengungkapkan kekhawatiran akan keamanan pangan. Menurutnya, jika pengaruh krisis membesar terhadap negara-negara Afrika di wilayah selatan Gurun Sahara, yang 40 persen dari total kebutahan pangannya bergantung pada impor, maka setiap negara akan melakukan penimbunan pangan. Dia juga memperingatkan bahwa sekitar 20 negara yang membatasi ekspor pangan dan pupuk akan memperburuk masalah tersebut. 

Di Korea Selatan, belum terdeteksi kesulitan pasokan tepung terigu dan minyak kedelai, tetapi harga impor yang semakin tinggi menyulitkan dunia usaha. Dalam satu tahun terakhir, harga mie naik lebih dari 30 persen dan harga minyak goreng naik lebih dari 20 persen. 

Kementerian Pertanian, Kehutanan dan Peternakan saat ini sedang menyediakan tindak penanggulangan, termasuk dengan pemberian bantuan dana untuk pembelian tepung terigu, menstabilkan pembelian bahan baku, dan pemangkasan bea masuk.

Tingkat swasembada biji-bijian Korea Selatan sangat rendah, yaitu sedikit di atas 20 persen. Namun, sebagaimana beras merupakan fokus utama, maka jika mengecualikan beras, swasembada biji-bijian lain hanya sebesar 3 persen. Semua biji-bijian lain, kecuali beras, diimpor. Oleh karena itu, pemerintah Korea Selatan mendorong peningkatan swasembada jangka panjang sambil terus berupaya menstabilkan pasokan untuk menghadapi krisis pangan.