ⓒYONHAP News

Menteri Luar Negeri Korea Selatan Park Jin dan Menteri Luar Negeri Jepang Yoshimasa Hayashi menggelar pertemuan di Tokyo pada Senin (18/07). Dalam pertemuan yang diadakan untuk pertama kalinya dalam empat tahun tujuh bulan itu, kedua menteri membahas beberapa isu yang tertunda, seperti Perjanjian Keamanan Umum Informasi Militer atau GSOMIA, penghapusan pembatasan ekspor Jepang terhadap Korea Selatan, pemulihan hubungan bilateral, penanggulangan nuklir Korea Utara, dan sebagainya.

Selain isu-isu tersebut, kedua pihak berfokus pada solusi terkait putusan pengadilan tentang kompensasi bagi korban pekerja paksa warga Korea Selatan di masa penjajahan Jepang. Kedua belah pihak diketahui memiliki tekad yang sama untuk menyelesaikan masalah tersebut. Menteri Park mengatakan bahwa pihaknya akan berupaya menemukan solusi terbaik sebelum aset perusahaan-perusahan Jepang di Korea Selatan dilikuidasi. Sementara Menteri Hayashi pun menekankan perlunya solusi atas masalah-masalah yang tertunda antara Korea Selatan dan Jepang, termasuk isu kompensasi bagi korban pekerja paksa warga Korea Selatan. 

Masalah tersebut dinilai sebagai isu utama yang dapat mencairkan kebekuan hubungan Korea Selatan dan Jepang. 

Mahkamah Agung Korea Selatan pada bulan Oktober dan November 2018 memutuskan Nippon Steel dan Mitsubishi Heavy Industries harus memberikan kompensasi kepada para korban kerja paksa warga Korea Selatan. Namun, kedua perusahaan menolak menuruti putusan pengadilan, sehingga pengadilan Korea Selatan memerintahkan pembayaran kompensasi dengan menjual aset yang dimiliki oleh kedua perusahaan di Korea Selatan.

Meskipun pertemuan Menteri Luar Negeri Korea Selatan dan Jepang tersebut tidak membuahkan hasil, tetapi mengingat komunikasi kedua negara yang telah terputus hampir selama lima tahun terakhir, pertemuan ini cukup signifikan. Namun, perwakilan Kementerian Luar Negeri Korea Selatan mengatakan bahwa pertemuan bilateral antara menteri kedua negara tersebut berhasil membuat kesepakatan untuk meneruskan pertukaran dan komunikasi kedua negara dan kesepakatan akan perlunya penyelesaian masalah-masalah yang tertunda. 

Akan tetapi, penyelesaian masalah tidak akan mudah dicapai sebagaimana terdapat perbedaan pendapat yang besar di antara kedua pihak mengenai masalah kompensasi bagi korban kerja paksa warga Korea Selatan, dan panel pemerintah-swasta untuk masalah tersebut pun baru diluncurkan oleh Korea Selatan dan belum memulai kegiatannya. 

Tampaknya, Korea Selatan dan Jepang harus bersama membahas penyelesaian likuidasi aset perusahaan Jepang, yang dapat mempengaruhi isu-isu lain yang melibatkan kedua negara.