ⓒYONHAP News

Pemerintahan Joe Biden telah mengumumkan kebijakan baru Amerika Serikat (AS) terhadap Korea Utara, dan Korea Utara menentang keras hal tersebut, serta mengkritik Korea Selatan. Dengan demikian, tampak perubahan situasi di Semenanjung Korea sulit terlaksana dalam waktu dekat, bahkan diperkirakan ketegangan di wilayah ini akan meningkat.

Asas kebijakan Pemerintahan Biden boleh dikatakan sebagai 'pendekatan praktis bertahap'. Pada tanggal 30 April lalu, Juru Bicara Gedung Putih Jen Psaki menyampaikan bahwa peninjauan kebijakan terhadap Korea Utara telah selesai dan kebijakan itu bertujuan untuk denuklirisasi Semenanjung Korea yang lengkap melalui diplomasi. Menurutnya, diplomasi pemerintahan Biden terbuka bagi Korea Utara dan pendekatannya praktis dan terkontrol. Namun, Psaki tidak menerangkan rincian pendekatan tersebut.

Kebijakan 'kesabaran strategis' dari Pemerintahan Obama menyebabkan meningkatnya kemampuan nuklir dan rudal Korea Utara, sedangkan kebijakan 'top down' dari Pemerintahan Trump dikritik hanya merupakan pertunjukan belaka tanpa mencapai keberhasilan.

Kebijakan Pemerintahan Biden memiliki tujuan yang sama dengan pemerintahan sebelumnya, yakni denuklirisasi lengkap Semenanjung Korea. Namun, cara penyelesaian masalah yang diambil adalah melalui diplomasi yang mencakup perundingan mulai dari tingkat kerja hingga ‘big deal’.

Korea Utara menunjukkan reaksi keras terhadap kebijakan Pemerintahan Biden tersebut. Hal ini disebabkan kebijakan baru tersebut tidak memberikan penawaran bagi Korea Utara. Biden menekankan 'diplomasi dan tindakan tegas' dalam pidatonya di parlemen AS, terlebih Kementerian Luar Negeri AS mengungkit masalah hak asasi manusia Korea Utara. Juru Bicara Kementerian Luar Negeri AS Ned Price mengkritik Korea Utara sebagai salah satu negara totalitarian dan penindas yang paling keras di dunia. Ia menambahkan, perintah rezim Pyongyang terkait upaya pencegahan penyebaran virus COVID-19 mengerikan. Pyongyang memerintahkan untuk menembak orang yang berusaha masuk ke Korea Utara melalui perbatasan antara Korea Utara dan China.

Sehubungan dengan itu, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Korea Utara mengkritik AS yang mengecam upaya pencegahan penyakit oleh pemerintah Korea Utara sebagai pelanggaran hak asasi manusia dan menanggapi hal itu sebagai provokasi politik yang serius. Mengenai pidato Biden sebelumnya, pihak Korea Utara memberikan tanggapan dengan mengatakan bahwa AS akan menghadapi situasi yang sangat serius.

Sementara itu, adik perempuan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un, Kim Yo-jong, melontarkan kritik tajam terhadap Korea Selatan karena gagal menghentikan pengiriman selebaran propaganda anti Pyongyang ke Korea Utara baru-baru ini.

Karena adanya kritikan tajam yang dikeluarkan oleh Korea Utara terhadap Korea Selatan dan AS dalam waktu yang bersamaan, maka situasi di Semenanjung Korea tampak sulit berubah untuk sementara waktu. Diperkirakan bahwa Korea Utara tidak akan melakukan provokasi, namun akan mempertahankan ketegangan di Semenanjung Korea dan menggunakan hubungan antar-Korea sebagai penyokongnya.