ⓒYONHAP News

Ketua Partai Kekuatan Rakyat Lee Jun-seok mengangkat isu mengenai kemungkinan penghapusan Kementerian Unifikasi dan Kementerian Kesetaraan Gender dan Keluarga.

Ketua partai oposisi utama tersebut mengklaim bahwa kedua kementerian sejak awal tidak memiliki peranan. Kubu partai berkuasa pun mengkritik dengan mengatakan bahwa klaim tersebut membuat perdebatan yang tidak perlu dan tidak bertanggung-jawab.

Dalam sebuah acara radio, Lee mengatakan bahwa pemerintah Korea Selatan mempunyai kementerian yang relatif banyak daripada negara-negara lain, dan mengemukakan perlunya penghapusan kedua kementerian tersebut. Menurutnya, pemisahan urusan diplomasi dan urusan unifikasi tidak efisien, dan selama ini masalah hubungan antar-Korea ditangani oleh Badan Intelijen Nasional dan kantor kepresidenan, bukan Kementerian Unifikasi. Terlebih, saat kantor penghubung antar-Korea dihancurkan dan warga Korea Selatan dibunuh oleh Korea Utara, menteri unifikasi Korea Selatan sama sekali tidak melakukan tindakan apapun.

Sebelumnya, pada tanggal 6 Juli, Lee sempat mengemukakan perihal penghapusan Kementerian Kesetaraan Gender dan Keluarga. Dikatakannya bahwa pemikiran dan sikap kementerian ketinggalan zaman, sehingga tidak mampu menangani urusannya.

Kubu berkuasa bersama para calon presiden dari Partai Demokrat menentang keras pendapat Lee itu, dan mengkritik partai oposisi. Sebaliknya, Gubernur Provinsi Gyeonggi Lee Jae-myung mengklaim  peran dan fungsi Kementerian Kesetaraan Gender dan Keluarga serta Kementerian Unifikasi harus diperluas. Sementara Mantan Perdana Menteri Lee Nak-yeon mengkritik dengan menyebut klaim tersebut sebagai hal yang bodoh dan tidak bertanggung jawab.

Kepala Humas Kepresidenan Park Soo-hyun menuturkan bahwa kedua kementerian menjalankan perannya dengan memadai, dan masyarakat akan menyetujui hal itu melalui perdebatan dan diskusi dalam masa kampanye pemilihan presiden mendatang.

Dengan demikian, perampingan lembaga pemerintahan yang dikemukakan oleh ketua partai oposisi utama tersebut akan menjadi isu utama dalam pemilihan presiden mendatang.

Dianalisis bahwa isu kesetaraan gender merupakan salah satu konflik penting di tengah masyarakat Korea Selatan, bahkan menjadi unsur penentu kemenangan dalam pemilihan sela wali kota Seoul dan Busan yang lalu. Sebab itu, isu penghapusan Kementerian Kesetaraan Gender dan Keluarga dapat mempengaruhi pemilihan presiden mendatang. Usulan penghapusan Kementerian Unifikasi juga dapat dipahami, jika melihat kondisi hubungan antar-Korea yang saat ini sedang beku.

Dengan mempertimbangkan peningkatan jumlah pegawai pemerintah dan kesehatan keuangan negara yang memburuk akibat pengeluaran anggaran tambahan demi penciptaan peluang kerja dan pemulihan ekonomi selama pemerintahan Moon Jae-in, maka perampingan pemerintahan pun mungkin akan mendapat dukungan.