ⓒYONHAP News

Korea Utara sedang mempertimbangkan pencabutan moratorium uji coba nuklir dan rudal balistik antar-benua (ICBM) yang telah dilakukan sejak tahun 2018. Pernyataan itu dikeluarkan seminggu setelah Amerika Serikat (AS) menjatuhkan sanksi terhadap Korea Utara akibat peluncuran rudal balistik yang dilakukan pada tanggal 13 Januari lalu. 

Kantor Berita Pusat Korea Utara (KCNA) pada hari Kamis (20/01) melaporkan bahwa Komite Sentral Partai Buruh mengadakan rapat politbiro bersama Pemimpin Kim Jong-un dan memutuskan untuk mempertimbangkan pencabutan moratorium tersebut sebagai bagian dari serangkaian tindak penanggulangan terhadap langkah AS.

Pada April 2018, Korea Utara mendeklarasikan moratorium uji coba nuklir dan ICBM serta pembongkaran fasilitas uji coba nuklirnya. Menurut KCNA, moratorium itu merupakan langkah untuk membangun kepercayaan yang dilakukan secara proaktif, tetapi kebijakan bermusuhan dan ancaman militer AS telah mencapai "garis bahaya" yang tidak dapat diabaikan lagi. 

Terkait sanksi terkini AS terhadap Korea Utara, KCNA mengkritik bahwa AS mengambil langkah secara sembarangan dan secara tidak adil mengecam pelaksanaan kedaulatan Korea Utara yang sah, serta secara sembarangan hingga 20 kali menjatuhkan sanksi mandiri terhadap Korea Utara.

Korea Utara mengklaim penangguhan kegiatan nuklir dan rudalnya sebagai ‘tindakan dahuluan dengan niat baik’ dan meminta AS untuk menghapus sanksinya. Namun, negosiasi antara Pyongyang dan Washington menghadapi kebuntuan sejak kegagalan KTT Korea Utara dan AS yang kedua di Hanoi, dan Korea Utara mengeluh bahwa mereka tidak mendapatkan apapun. 

KCNA berargumen bahwa kebijakan permusuhan terhadap Korea Utara akan terus berlanjut selama imperialisme masih ada, sehingga politbiro menyimpulkan untuk mengambil tindakan nyata guna melindungi hak dan kepentingan negaranya. Argumen itu ditafsirkan bahwa Korea Utara kemungkinan akan meningkatkan demonstrasi bersenjata dengan ICBM, bukan hanya dengan rudal balistik jarak pendek yang selama ini dilakukan.  

Pada awal tahun ini, Korea Utara meluncurkan rudal hipersonik dan telah mengklaim keberhasilan peluncurannya. AS menanggapi peluncuran tersebut dengan menjatuhkan sanksi baru secara mandiri terhadap Korea Utara. Kini, Pyongyang menanggapi langkah AS tersebut dengan menyatakan pihaknya mempertimbangkan pencabutan moratorium nuklir dan rudal.  

    

Dengan demikian, situasi di Semenanjung Korea kemungkinan akan kembali ke kondisi krisis seperti pada akhir tahun 2017 sebelum pembukaan Olimpiade Musim Dingin PyeongChang. Pada saat itu, Korea Utara membuat ketegangan memuncak di Semenanjung Korea dengan melakukan uji coba nuklir ke-6 pada bulan September dan peluncuran ICBM di bulan November. Namun pada awal tahun 2018, kondisi itu berubah ke fase dialog saat Pyongyang mengumumkan partisipasinya dalam Olimpiade Pyeongchang. Kedua Korea kemudian menggelar konferensi tingkat tinggi dan KTT Korea Utara dan AS pun dapat terlaksana.

Korea Utara diperkirakan belum akan melakukan aksi nyata sesuai keputusan politbiro kali ini. Para ahli memandang keputusan ini merupakan peringatan bagi AS, serta sebagai upaya untuk mempererat persatuan internal dengan mengalihkan pandangan ke luar dari situasi yang sulit di dalam negeri, seperti kesulitan ekonomi dan pandemi COVID-19.

Namun demikian, melihat tindakan Kim Jong-un sejauh ini, tidak dapat diabaikan kemungkinan Korea Utara melakukan peluncuran ICBM untuk meningkatkan kekuatan nuklir dan kekuatan negosiasinya dengan AS.