ⓒ KBS

Korea Utara mengadakan pertemuan Biro Politik Komite Pusat Partai Buruh yang diperluas pada 29 Juni. Dalam pertemuan terbaru itu, pemimpin Kim Jong-un menuduh para pejabat senior lalai dalam menangani pandemi COVID-19, yang menyebabkan munculnya situasi yang membahayakan keselampatan negara dan rakyat Korea Utara. Dia bahkan menghukum beberapa pejabat tinggi, dengan mengatakan sekarang adalah saat untuk merevolusi administrasi kepegawaian, sebelum menyelesaikan masalah ekonomi. 

Tampaknya pertemuan politbiro kali ini dilakukan untuk menguji dan mengkritik para pejabat senior, dan mendesak beberapa dari mereka untuk mengambil tanggung jawab. Pada waktu yang bersamaan, beberapa pejabat tampaknya telah dicabut dari jabatannya. Tahun ini, Kim Jong-un secara resmi mengakui beberapa masalah internal negara, seperti kegagalan pembanguan ekonomi dan kekurangan pangan, dan menegur pejabat yang bertanggung jawab. Seorang anggota komite tetap politbiro yang memiliki jabatan tinggi telah dicabut dari jabatannya, dengan demikian pemerintah Korea Utara mampu melakukan perombakan personel secara besar-besaran, dengan alasan kelalaian para pejabat dalam menjalankan kewajiban mereka. 

Struktur kekuasaan rezim Kim Jong-un telah terbentuk. Tetapi masalah internal mulai bermunculan, sebagian besar karena sanksi internasional dan tindakan pencegahan penularan pandemi yang ketat untuk menangani pandemi COVID-19, serta langkah-langkah kebijakan yang dibuat gagal menghasilkan efek yang diinginkan. Dengan latar belakang itu, rezim Korea Utara menyalahkan para pejabat dan mengecam mereka, sambil melakukan upaya untuk mengendalikan masyarakat dengan menghukum perilaku yang disebut "non-sosialis dan anti-sosialis". Artinya, rezim Korea Utara mempertahankan kekuasaannya melalui kontrol internal yang ketat dan akan terus berlanjut, kecuali jika masalah struktural pemerintahan telah diselesaikan.