ⓒYONHAP News

Pemerintah Korea Selatan dan partai berkuasa meloloskan Rancangan Anggaran Belanja Nasional tambahan kedua berkat pemulihan ekonomi yang relatif cepat dan peningkatan pendapatan pajak untuk kuartal pertama tahun ini.

Wakil Perdana Menteri Urusan Perekonomian merangkap Menteri Strategi dan Keuangan Korea Selatan Hong Nam-ki pada tanggal 4 Juni mengatakan pemerintah akan mengupayakan kebijakan untuk pemulihan ekonomi, termasuk pemulihan perekrutan kerja dan anggaran tambahan.

Partai Demokrat Korea juga menyatakan anggaran tambahan kedua meliputi pemberian bantuan dana bencana untuk seluruh rakyat.

Dengan demikian, anggaran tambahan kedua ini telah dapat diperkirakan sebelumnya sebab Presiden Moon Jae-in telah menyatakan perlunya mempertahankan kecenderungan kebijakan keuangan ekspansif hingga tahun depan demi pemulihan ekonomi yang nyata dan penghapusan kesenjangan ekonomi akibat COVID-19.

Pemerintah telah mengeluarkan anggaran belanja tambahan sebanyak empat kali tahun lalu dan satu kali di tahun ini. Rancangan anggaran tambahan kali ini akan menjadi yang keenam terkait COVID-19. Anggaran tambahan itu untuk memulihkan ekonomi yang melemah akibat pandemi COVID-19 dan menstabilkan kehidupan masyarakat berpenghasilan rendah.

Sebagaimana telah disebutkan, pelolosan anggaran tambahan dimungkinan karena adanya peningkatan pendapatan pajak di awal tahun ini. Menurut Kementerian Strategi dan Keuangan, pendapatan pajak Korea Selatan mencapai 133,4 triliun won pada periode bulan Januari hingga April tahun ini, meningkat sebanyak 32,7 tirliun won dibandingkan periode sama tahun lalu. Berdasarkan hal tersebut, perkiraan jumlah pendapatan pajak untuk tahun ini mencapai 315 triliun won, sehingga sebanyak 32 triliun won dapat digunakan sebagai anggaran tambahan kedua ini.

Akan tetapi, terdapat konflik mengenai hal ini sebab hukum yang ada menyatakan bahwa pendapatan pajak harus digunakan terlebih dahulu untuk melunasi utang negara. Utang negara Korea Selatan setelah anggaran tambahan pertama mencapai 965,9 triliun won dan rasio utang terhadap produk domestik bruto mencapai 48,2 persen.

Sebab itu, pemberian bantuan dana bencana untuk seluruh rakyat sedang diperdebatkan. Dikatakan tidak diperlukan pemberian bantuan dana bagi mereka yang tidak mengalami kesulitan ekonomi. Kalangan akademisi menolak ide tersebut dan politikus mengkritik pemerintah dengan mengatakan hal itu dilakukan untuk mengambil hati rakyat menjelang pemilihan presiden tahun depan. Sebanyak 25 persen masyarakat juga menolak pemberian bantuan dana bagi seluruh rakyat, dan 33 persen lainnya berpendapat pemberian bantuan harus diberikan hanya kepada pihak yang membutuhkan.

Para pakar merekomendasikan kebijakan keuangan ekspansif perlu diteruskan, namun besaran dan penyediaan anggaran tambahan harus diatur dalam kebijakan yang efisien.