Majelis Nasional Korea Selatan menggelar uji kelayakan dan kepatutan parlemen terhadap Calon Perdana Menteri Korea Selatan Kim Boo-kyum pada hari Kamis (06/05).

Pada uji kelayakan sesi pagi, Kim mengatakan dirinya mengetahui kekecewaan mendalam masyarakat akan kebijakan real estat dan perilaku pejabat pemerintah dan dia akan mengingat kemarahan masyarakat yang diungkapkan pada pemilihan sela bulan April lalu itu.

Dalam kesempatan yang sama, Kim memaparkan visi kebijakannya untuk mengatasi COVID-19, menstabilkan pasar real estat, dan menunjukkan perhatian pada kaum muda.

Kim mengungkapkan dirinya sebagai seorang calon pejabat tinggi pemerintah merasa malu bahwa telah terjadi 32 kali penyitaan akibat tunggakan pajak dan denda kendaraan yang dilakukan keluarganya.

Partai oposisi juga mempermasalahkan adanya foto Kim di lapangan saat kebakaran hutan di Provinsi Gangwon pada tahun 2019 dan Kim meminta maaf atas hal tersebut.

Dalam tanya jawab tentang kebijakan, Kim mengatakan perlu adanya tunjangan minimal bagi para pria yang menjalankan wajib militer dan mempertimbangkan peringanan pajak properti bagi sebagian pihak tanpa merusak prinsip dasar yang ada.