Audit dan Inspeksi Majelis Nasional Korea Selatan oleh Komite Keamanan dan Administrasi Publik digelar di Provinsi Gyeonggido pada hari Senin (18/10) kemarin. 

Kandidat presiden dari Partai Demokrat Korea Lee Jae-myung berpartisipasi dalam pemeriksaan tersebut, mengakibatkan ketegangan antara kandidat Lee dan partai opoisisi, Partai Kekuatan Rakyat, berlangsung sengit. 

Mereka berargumen mengenai pihak yang mendapatkan keuntungan dalam proyek pengembangan lahan Daejang-dong di Kota Seongnam, Provinsi Gyeonggido, saat Lee menjabat sebagai wali kota.

Seorang anggota parlemen dari Partai Kekuatan Rakyat mengklaim bahwa  Lee adalah dalang di balik skandal proyek tersebut. 

Namun, Lee membantah hal tersebut dengan mengatakan bahwa jika dirinya adalah pemilik perusahaan Hwacheon Daeyu yang terlibat dalam skandal itu dan memiliki banyak uang, maka dia akan memberikan uang itu kepada anjing di jalanan dan bukan kepada putra anggota parlemen independen, Kwak Sang-do.

Partai Kekuatan Rakyat mengangkat dugaan terkait keterlibatan mantan Kepala Koperasi Pengembangan Seongnam, Yoo Dong-gyu, yang saat ini tengah ditahan, dan para pembantu dekat Lee.

Lee menanggapi dengan mengatakan bahwa dia tidak menerima laporan rinci terkait keterlibatan para pembantu dekat tersebut secara jelas, dan apabila telah terjadi korupsi oleh sejumlah pejabat di Balai Kota Seongnam di masa lalu, maka Lee mengatakan dia meminta maaf karena tidak mampu mengontrol mereka. 

Dia juga mengatakan bahwa dia telah mempekerjakan 14 orang pengacara dan membayar 250 juta won, dan bersedia menerima pengecekan rekening banknya sebagai bukti.