Rapat tertutup yang digelar oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk membahas peluncuran rudal balistik Korea Utara pada Selasa (19/10) berakhir tanpa adanya pengadopsian pernyataan bersama.

Dewan Keamanan PBB mengadakan rapat di Markas PBB pada hari Rabu (20/10) sore waktu setempat, namun gagal mencapai kesepakatan untuk mengadopsi sebuah pernyataan bersama untuk mengecam peluncuran tersebut.

Amerika Serikat (AS) dan Inggris mengklaim bahwa masyarakat internasional memiliki satu suara mengenai pelaggaran resolusi Dewan Keamanan PBB yang dilakukan Korea Utara, kecuali China dan Rusia yang menekankan bahwa negara-negara terkait harus berusaha menahan diri.

Sebelum rapat tersebut, Duta Besar AS untuk PBB Thomas Greenfield mengkritik bahwa peluncuran rudal balistik berbasis kapal selam (SLBM) Korea Utara melanggar resolusi Dewan Keamanan PBB serta mengancam perdamaian dan keamanan dunia.

Terpisah dari pembahasan Dewan Keamanan PBB, AS mempertahankan posisinya untuk tetap mengupayakan dialog dengan Korea Utara tanpa syarat.

Posisi AS itu berdasarkan adanya kesadaran bahwa masalah nuklir dan penyebaran persenjataan pemusnah massal tidak dapat dicegah.

Untuk itu, baru-baru ini diplomat tinggi dan pemimpin badan intelijen nasional AS pun berupaya untuk berdialog dengan Korea Utara.

Namun demikian, Korea Utara masih belum menanggapi upaya aktif AS tersebut.

Di tengah kondisi demikian, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat AS, Nancy Pelosi, dalam sebuah pidato secara virtual di sebuah yayasan keamanan internasional, Ploughshares Fund, menyebut Korea Utara sebagai negara 'nakal' dan mengatakan bahwa Korea Utara melakukan promosi kemampuan persenjataan pemusnah massal untuk menjualnya ke luar negeri.