Pemerintah Korea Selatan memprotes keras klaim atas Pulau Dokdo yang kembali dilontarkan oleh Menteri Luar Negeri Jepang Yoshimasa Hayashi dalam pidato mengenai kebijakan pemerintah di sesi reguler parlemen pada hari Senin (17/01).  

Kementerian Luar Negeri Korea Selatan menyampaikan agar pemerintah Jepang segera menghentikan argumen dan upaya yang tidak berguna mengenai Pulau Dokdo yang jelas merupakan wilayah Korea Selatan berdasarkan sejarah, geografis, dan hukum internasional.

Kementerian juga mendesak Jepang untuk segera mencabut pernyataan Menteri Hayashi tersebut, dengan mengatakan bahwa pemahaman yang benar tentang sejarah harus menjadi landasan untuk meningkatkan hubungan antara Korea Selatan dan Jepang yang berorientasi masa depan. 

Hayashi mengklaim Pulau Dokdo adalah wilayah teritorial Jepang dalam pidato kebijakan diplomatik yang disampaikannya di parlemen Jepang. 

Sementara itu, Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida kembali menekankan bahwa Korea Selatan harus menyelesaikan masalah bilateral, termasuk keputusan pengadilan Korea Selatan mengenai ganti rugi bagi korban kerja paksa di masa perang.

Dalam pidato pembukaan di sesi reguler parleman pada hari Senin (17/01), Kishida mengatakan bahwa Korea Selatan adalah negara tetangga yang penting, namun berdasarkan posisi Jepang yang konsisten, pemerintah Jepang secara tegas akan meminta tanggapan yang tepat dari Seoul. 

Tanggapan Kishida tersebut ditafsirkan bahwa pemerintah Seoul harus mengambil langkah-langkah untuk menyelesaikan konflik bilateral antara kedua negara terkait putusan pengadilan Korea Selatan tersebut.

Seorang pejabat senior di Kementerian Luar Negeri Korean Selatan mengungkapkan bahwa pemerintah Seoul dan Tokyo harus meningkatkan kerja sama secara susbtansial di seluruh bidang guna menyelesaikan masalah bilateral saat ini.