Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) melakukan pemunguatan suara untuk resolusi yang memuat sanksi baru terhadap Korea Utara, yang terus melakukan peluncuran rudal balistik, namun diveto oleh China dan Rusia.

Resolusi Dewan Keamanan dapat diadopsi hanya jika setidaknya 9 dari 15 negara anggota menyetujui dan tidak satu pun dari 5 anggota tetap, termasuk China dan Rusia, menggunakan hak veto mereka.

Duta Besar China untuk PBB Zhang Jun mendesak Amerika Serikat (AS) untuk mengambil langkah praktis untuk membuka kembali dialog dengan Korea Utara dengan alasan bahwa sanksi terhadap Korea Utara tidak bermanfaat dalam situasi saat ini. 

Dalam sanksi yang gagal diadopsi tersebut, dimuat mengenai batasan jumlah impor minyak bumi, larangan impor tembakau, pembekuan aset grup Lazarus yang terkenal sebagai kelompok peretas Korea Utara, serta lain sebagainya.

Pemungutan suara kali ini merupakan yang pertama sejak resolusi yang diadopsi pada Desember 2017 lalu. 

Sementara itu, China dan Rusia harus segera menjelaskan alasan mereka menggunakan hak veto di hadapan Majelis Umum PBB.