Kantor Kepresidenan Korea Selatan akan membentuk dan mengoperasikan Komite Pengembangan Ekonomi Bersama antar-Korea untuk mengupayakan langkah-langkah membantu Korea Utara agar dapat secara signifikan meningkatkan ekonomi dan penghidupan masyarakatnya, dimulai dengan tahap awal dialog denuklirsasi Korea Utara. 

Pernyataan itu dibuat oleh pejabat senior Kantor Kepresidenan Urusan Keamanan Nasional Kim Tae-hyo
terkait "rencana berani" yang diperkenalkan oleh Presiden Yoon Suk Yeol dalam upacara peringatan Hari Kemerdekaan Korea pada Senin (15/08) ini. 

Dia menerangkan bahwa tujuan dari kebijakan unifikasi dan kebijakan terhadap Korea Utara di bawah pemerintahan Yoon mengarah pada terwujudnya Semenanjung Korea yang bebas dari senjata nuklir melalui penciptaan perdamaian dan kemakmuran. 

Pejabat itu mengatakan bahwa bantuan ekonomi akan diberikan sejalan dengan proses denuklirsasi Korea Utara, termasuk program pemberian pangan besar-besaran. 

Dia mengatakan bahwa rencana berani itu dibuat secara komprehensif, sebagaimana pemerintah Seoul juga sedang mempersiapkan peta jalan untuk kerja sama di sektor politik, militer, dan ekonomi. Rencana ini akan dijalankan seiring proses kesepakatan denuklirisasi Korea Utara yang komprehensif tercapai dan denuklirisasi yang sebenarnya terwujud. 

Ditambahkan pula bahwa Komite Pengembangan Ekonomi Bersama antar-Korea akan dibentuk sesuai dengan langkah denuklisasi Korea Utara secara bertahap menuju pembekuan program nuklir, laporan, inspeksi hingga ke pembuangan program nuklir.