Kantor Kepresidenan Korea Selatan tengah mempertimbangkan penghapusan Kesepatakan Militer 19 September jika Korea Utara melakukan uji coba nuklir ke-7.

Presiden Yoon Suk Yeol mengatakan pada Jumat (07/10) bahwa pihaknya telah menyediakan langkah lanjutan untuk menghadapi kemungkinan uji coba nuklir Korea Utara, namun ditambahkannya sulit untuk mengungkapkan rincian langkah tersebut terlebih dahulu.

Seorang pejabat Kantor Kepresidenan mengungkapkan perihal kemungkinan pencabutan Kesepakatan Militer 19 September tersebut sebagaimana Menteri Pertahanan Korea Selatan telah mempertanyakan mengenai manfaat atau efektivitas Kesepakatan Militer 19 September. 

Menteri Pertahanan Korea Selatan Lee Jong-sup mengatakan dalam sesi audit dan inspeksi Majelis Nasional Korea Selatan pada 4 Oktober bahwa dia akan mempertimbangkan kegunaan Kesepakatan Militer 19 September seiring intensitas provokasi Korea Utara. Terlebih lagi, hanya Korea Selatan yang menaati Kesepakatan Militer tersebut.

Kesepakatan Militer 19 September ditandatangani oleh Presiden Moon Jae-in dan Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un pada 19 September 2018 dalam Konferensi Tingkat Tinggi antar-Korea di Pyongyang. Kesepakatam itu memuat upaya penghentian tindakan bermusuhan, serta berbagai langkah untuk mencegah bentrokan bersenjata yang tidak diinginkan. 

Namun semenjak itu, Korea Utara telah menghancurkan Kantor Penghubung antar-Korea, meluncurkan rudal balistik secara beruntun, dan provokasi lainnya, sehingga partai berkuasa terus mempertanyakan efektivitas Kesepakatan Militer 19 September. Namun demikian, pihak pemerintah Korea Selatan belum secara resmi membantah kesepakatan tersebut.