Serikat Pengemudi Truk Angkut mulai melakukan mogok kerja tanpa batas waktu mulai hari Kamis(24/11) lalu. 

Mereka mengajukan pencabutan batas waktu “Sistem Tarif Pengangkutan Truk yang Aman” sehingga menjamin tarif angkutan minimum untuk pengemudi truk, dan menerapkan jenis kargo dan truk secara lebih luas.

Akibat mogok kerja tersebut, proses logistik mengalami gangguan di seluruh daerah di Korea Selatan seperti penurunan jumlah kontainer yang masuk dan keluar sebesar 40 persen di 12 unit pelabuhan hari Kamis(24/11). 

Perusahaan-perusahaan pengguna jasa angkutan truk merasa cemas dan khususnya perusahaan bidang semen yang pertama mengalami kerugian. 

Menurut Asosiasi Pengusaha Semen Korea, ada 200 ribu ton semen yang  dijadwalkan untuk didistribusikan pada hari Kamis(24/11), namun kurang dari 10 ribu ton semen yang dapat didistribusi. Akibatnya, pihaknya mengalami kerugian penjualan sejumlah 19 miliar won dalam sehari. 

Hyundai Steel juga tidak dapat mendistribusikan 50 ribu ton produk besi dan baja. 

Industri konstruksi dan besi juga mengalami kesulitan karena jumlah produk yang dibutuhkan tidak terpenuhi. 

Asosiasi Perdagangan Internasional Korea Selatan (KITA) menyatakan pihaknya menerima kerugian akibat mogok kerja dari 19 unit perusahaan kargo. 

Perusahaan kecil dan menengah mendesak penghentian mogok kerja ini karena ekonomi Korea Selatan mengalami kesulitan akibat harga konsumen tinggi, nilai tukar mata uang yang melemah, dan kenaikan suku bunga acuan.

Presiden Yoon Suk Yeol mengatakan bahwa pemerintah terpaksa mempertimbangkan berbagai langkah tegas apabila pihak pengemudi truk terus menolak pengangkutan kargo tanpa tanggung jawab dan mengganggu sistem logistik. 

Presiden Yoon menambahkan pemerintah kembali menegaskan bahwa pihak pengemudi truk tidak akan memperoleh yang diinginkan melalui kekerasan ilegal. 

Fase konfrontasi antara Serikat Pengemudi Truk Angkut dan pemerintah diperkirakan akan tetap berlanjut untuk sementara waktu.