Pemerintah Korea Selatan memperluas perintah kembali bekerja yang diberikan kepada anggota serikat pengemudi truk angkut yang melakukan mogok kerja, memerintahkan para pengemudi di industri baja dan petrokimia untuk kembali bekerja. 

Perintah tersebut dikeluarkan 9 hari setelah arahan serupa diberikan kepada para pengemudi truk angkut di indsutri semen.

Perdana Menteri Han Duck-soo mengungkapkan keputusan tersebut dalam sebuah rapat Kabinet luar biada pada hari Kamis (08/12), mengutip bahwa serikat pengemudi truk angkut telah melakukan mogok kerja selama 15 hari, dan Korea Selatan menghadapi gangguan industri dan pukulan ekonomi serius.

Dia melanjutkan bahwa pemerintah tidak dapat menghindari perluasan perintah kembali bekerja di tengah kekhawatiran kerugian yang disebabkan oleh mogok kerja yang berkepanjangan di industri-industri utama, termasuk semikonduktor, yang dapat membawa krisis ekonomi.

Han mengatakan bahwa langkah tersebut adalah "upaya khusus" pemerintah untuk melindungi ekonomi dari krisis dan mendesak para pengemudi truk angkut yang melakukan mogok kerja untuk menghentikan aksi mereka dan segera kembali bekerja.

Dia juga menekankan posisi pemerintah dan akan meminta pertanggung-jawaban pihak-pihak yang bertanggung-jawab atas aksi mogok kerja.

Setelah perintah kembali bekerja dikeluarkan, Menteri Keuangan Choo Kyung-ho memperingatkan para pelanggar akan menghadapi hukuman, sebagaimana para pengemudi truk angkut semen diperintahkan kembali bekerja pada 29 November.

Mereka yang menolak tanpa alasan memadai dapat kehilangan izin bekerja atau menghadapi tiga tahun penjara atau denda sebesar 30 juta won.

Dikatakannya bahwa aksi kolektif para pengemudi truk angkut telah menyebabkan kerugian ekonomi sebesar 2,6 triliun won. Pengiriman produk baja turun 48 persen dari biasanya dan distribusi produk petrokimia mengalami penurunan 20 persen.