Kantor Kepresidenan Korea Selatan memutuskan memberikan kupon energi dan diskon untuk biaya gas dalam jumlah yang signifikan untuk membantu meringankan beban biaya penghangat ruangan bagi masyarakat ekonomi lemah.

Sekretaris Senior Kantor Kepresidenan Urusan Perekonomian Choi Sang-mok pada pengarahan pers hari Kamis (26/01) mengatakan bahwa nilai kupon energi akan dinaikkan menjadi 304 ribu won dari 152 ribu kepada 1,17 juta rumah tangga yang kurang mampu, khususnya mereka yang rentan akan bencana akibat udara panas dan dingin.

Sejalan dengan itu, Perusahaan Gas Korea menggandakan besaran potongan harga bagi 1,6 juta rumah tangga menjadi 18 ribu hingga 72 ribu won khusus untuk musim dingin tahun ini. Nilai potongan harga sebelumnya berkisar antara 9 ribu hingga 36 ribu won.

Choi menerangkan bahwa kenaikan harga energi tidak dapat dihindari dalam kondisi eksternal yang sulit, tetapi pemerintah akan menyusun kebijakan terbaik untuk meminimalkan beban masyarakat.

Menurutnya, lonjakan biaya penghangat ruangan belakangan ini disebabkan tekanan kenaikan harga, ditambah kenaikan harga gas alam global yang naik lebih dari 10 kali lipat sejak semester kedua tahun 2021.

Namun demikian, Choi menambahkan bahwa tarif gas di Korea Selatan masih lebih rendah dibandingkan di negara-negara lain.

Partai berkuasa Partai Kekuatan Rakyat (PPP) meningkatkan kritik terhadap pemerintahan Moon Jae-in dan kebijakan energinya, mengklaim hal tersebut menyebabkan peningkatan harga penghangat ruangan saat ini.

Dalam sebuah rapat komite sementara pada Kamis (26/01), Ketua Fraksi PPP Joo Ho-young mengkritik pemerintahan Moon yang mengadopsi kebijakan yang disebutnya "populis", seperti kebijakan untuk membekukan harga gas selama satu setengah tahun menjelang pemilihan umum presiden tahun 2022, sebelum kemudian hanya menaikkannya sebesar 12 persen.

Sementara partai oposisi utama Partai Demokrat membantah kegagalan pemerintahan Moon yang dituduh menyebabkan kenaikan harga energi saat ini.

Dalam rapat darurat partai pada Kamis (26/01), Pemimpin Partai Demokrat Lee Jae-myung mengatakan bahwa langkah tanggapan pemerintah tidak memadai, meskipun situasi saat ini dapat diprediksi di tengah berlanjutnya perang di Ukraina dan krisis ekonomi global.