Laporan Hak Asasi Manusia (HAM) yang diterbitkan oleh Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat (AS) setiap tahunnya menyebut mengenai penangkapan ilegal, penyiksaan, perdagangan manusia, kerja paksa terhadap anak di bawah umur, serta lainnya marak terjadi di Korea Utara, sementara di Korea Selatan, kebebasan berekspresi dibatasi dengan pencemaran nama baik.

Laporan HAM tersebut menyebut Korea Utara sebagai negara otoritarianisme yang dipimpin oleh keluarga Kim sejak tahun 1949. 

Di Korea Utara, dilaporkan terdapat banyak tindakan tidak manusiawi, seperti penahanan ilegal, penyiksaan, pembunuhan, perdagangan manusia, kerja paksa terhadap anak di bawah umur, dan lain sebagainya. 

Menurutnya, Korea Utara menyiksa warga yang mencoba membelot dari Korea Utara dengan menggunakan listrik dan air, sehingga banyak anak-anak tewas, selain pengguguran kandungan secara paksa.

Pelanggaran HAM tersebut dilakukan oleh otoritas Korea Utara, dan pejabat yang melakukan tindakan serupa tidak menerima hukuman apapun. 

Saat mempublikasikan laporan HAM ketiga di bawah pemerintahan Biden tersebut, Kementerian Luar Negeri AS mengatakan bahwa standar yang sama diterapkan atas seluruh negara di dunia. 

Selain itu, masalah HAM di Korea Selatan juga dimuat dalam laporan tersebut. Disebutkan bahwa kebebasan berekspresi dibatasi dengan pencemaran nama baik, serta korupsi pemerintah masih ada, dan penyelidikan terhadap kekerasan gender masih kurang. 

Khususnya, laporan tersebut mengutip insiden Kantor Kepresidenan Korea Selatan yang melarang wartawan Stasiun Penyiaran MBC untuk naik ke pesawat kepresidenan, setelah MBC melaporkan berita mengenai kritikan Presiden Yoon terhadap lembaga legislatif saat menghadiri sidang Majelis Umum PBB pada September tahun lalu. 

Selain itu, skandal proyek pengembangan lahan Daejang-dong di Kota Seongnam, Provinsi Gyeonggido, juga diangkat sebagai kasus korupsi pemerintah Korea Selatan. 

Menteri Luar Negeri AS mengatakan bahwa evaluasi terhadap 198 negara dimuat dalam laporan HAM kali ini dan AS juga tidak terbebas dari masalah HAM, serta mengatakan bahwa tekad kuat untuk menyelesaikan masalah ini dapat memantapkan citra sebagai negara demokrasi.