Sehubungan dengan kebijakan pemerintah untuk merevisi jumlah jam kerja yang terus menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat, Presiden Yoon Suk Yeol mengeluarkan sebuah pernyataan langsung. 

Presiden Yoon mengatakan bahwa jam kerja lebih dari 60 jam seminggu dinilai berlebihan dilihat dari sisi kesehatan pekerja, sehingga perlu untuk menetapkan kembali batas jumlah waktu kerja. 

Pada hari Senin (20/03), seorang pejabat tinggi Kantor Kepresidenan menyebut bahwa Presiden Yoon mengatakan 'waktu kerja lebih dari 60 jam seminggu adalah berlebihan' dan bukan pedoman, sehingga Presiden Yoon kembali membuat pernyataan serupa. 

Presiden Yoon menekankan bahwa pemerintah akan menerima opini masyarakat mengenai penerapan sistem kerja yang lebih baik, serta menginstruksikan pelaksanaan jajak pendapat dan pelaporan hasilnya. 

Selain itu, Presiden Yoon menyediakan langkah alternatif untuk sistem kompensasi kerja, termasuk upah, cuti, dan lain sebagainya. 

Kantor Kepresidenan telah mengadakan beberapa pengarahan singkat untuk menjelaskan arti pengaturan kembali jumlah waktu kerja dalam seminggu yang telah diumumkan pada tanggal 6 Maret lalu. 

Pada tanggal 14 Maret, Presiden Yoon menginstruksikan untuk melengkapi sistem tersebut akibat munculnya kekhawatiran masyarakat yang terpaksa bekerja hingga maksimal 69 jam seminggu, dari kebijakan yang berlaku saat ini maksimal 52 jam seminggu.