Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol mengatakan bahwa semua yang bertentangan dengan kebenaran adalah korupsi, serta mengancam demokrasi dan menekan kebebasan.

Presiden Yoon dalam pidato di Pertemuan Regional Indo-Pasifik Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) untuk Demokrasi Kedua yang berlangsung di Seoul pada Kamis (30/03) mengatakan bahwa korupsi mendistorsi sistem pengambilan keputusan masyarakat.

Contohnya termasuk penyebaran disinformasi yang dipimpin oleh kelompok dan kekuatan tertentu, propaganda berdasarkan disinformasi tersebut, kekerasan dan ancaman, serta penipuan sewa yang terselubung.

Presiden Yoon memaparkan bahwa Korea Selatan telah memperkuat kemampuan anti-korupsi dengan menyempurnakan undang-undang anti-korupsi serta membangun sistem digital peradilan pidana.

Dilanjutkannya, cara terbaik memberantas korupsi adalah dengan penyelidikan berdasarkan hukum dan sanksi tegas menjadi dasar pemberantasan korupsi dan penerapan transparansi di setiap sektor masyarakat.

Presiden Yoon menegaskan bahwa penanganan korupsi di tingkat internasional penting, sehingga negara-negara, yang berbagi nilai universial seperti kebebasan, hak asasi manusia, supremasi hukum, dan demokrasi, harus bersatu dalam solidaritas untuk mengambil tindakan tegas melawan kejahatan korupsi transnasional.

Dia juga kembali mengungkapkan bahwa pertemuan ini bermakna besar sebagaimana negara-negara di kawasan Indo-Pasifik, di mana kepentingan geopolitik semakin meningkat, berkumpul bersama dan mengonfirmasi tekad untuk mempertahankan demokrasi serta mempersiapkan momen bersejarah.

Presiden Yoon mengatakan Korea Selatan akan berusaha mempromosikan 'visi bersama untuk demokrasi dan kemakmuran' guna membalas bantuan masyarakat internasional dalam pembangunan demokrasi liberal dan kemakmuran Korea Selatan.

Korea Selatan berencana akan menjalankan proyek kerja sama untuk pengembangan demokrasi senilai 100 juta dolar AS selama 3 tahun bagi negara-negara Indo-Pasifik yang membutuhkan.

Sejalan dengan itu, Korea Selatan melaksanakan program pengembangan demokrasi untuk generasi masa depan, 'Forum Pemuda 1,5' yang melibatkan pemerintah dan swasta, sehingga para pemuda dan pemudi di wilayah Indo-Pasifik dapat berkontribusi pada kebebasan dan kemakmuran.