Pemerintah pada hari Rabu (07/06) meluncurkan strategi keamanan nasional yang merevisi arah kebijakan keamanan dari pemerintahan sebelumnya pada tahun 2018. 

Dokumen tersebut menguraikan niat pemerintah Yoon Suk Yeol untuk memperkuat aliansi Korea Selatan-AS dan kerja sama keamanan antara Seoul, Washington, dan Tokyo, sambil berupaya menormalkan hubungan dengan Korea Utara secara prinsip. Pemerintahan Moon Jae-in memprioritaskan pembentukan perdamaian di Semenanjung Korea dengan menangani masalah nuklir Korea Utara melalui pendekatan damai.

Yang paling utama di dalam dokumen tersebut mengatakan bahwa ancaman keamanan terbesar yang dihadapi Korea Selatan adalah senjata nuklir dan senjata pemusnah massal Korea Utara. Dokumen itu menambahkan bahwa Korea Selatan akan secara aktif meningkatkan kapasitasnya untuk secara proaktif menanggapi ancaman nuklir dan rudal Korea Utara. 

Dokumen terbaru itu tidak menyebutkan "Deklarasi akhir perang" dan "Perjanjian damai" yang telah disoroti oleh pemerintahan sebelumnya sebagai langkah utama menuju denuklirisasi Korea Utara. 

Dokumen itu menegaskan kembali bahwa "Inisiatif berani" untuk denuklirisasi Korea Utara yang telah disebutkan oleh Yoon pada bulan Agustus lalu tetap berlaku sebagai solusi untuk masalah denuklirisasi Korea Utara.  

Dokumen strategi itu juga berbeda dengan dokumen yang disusun oleh pemerintahan Moon Jae-in tentang hubungan Seoul-Tokyo.  

Menurut strategi keamanan nasional pemerintahan Yoon, Korea Selatan akan meningkatkan kerja sama dengan Jepang dalam isu-isu regional dan global dengan berbagi nilai-nilai universal.  

Strategi tersebut juga tidak mencantumkan frasa "Korea Selatan akan dengan tegas menanggapi distorsi sejarah dan klaim Jepang yang salah atas Dokdo" yang digunakan dalam dokumen strategi pemerintahan Moon.