Korea Utara mengatakan pada hari Kamis (08/06) bahwa mereka tidak akan pernah menerima resolusi dari Organisasi Maritim Internasional (IMO) PBB yang menentang uji coba rudal rezim tersebut. 

Seorang juru bicara administrasi maritim rezim tersebut mengeluarkan sebuah pernyataan yang mengatakan bahwa Korea Utara mengecam dan menolak apa yang disebutnya sebagai resolusi yang "Tidak adil dan Ilegal" terhadap negara itu, dan menuntut agar sikapnya tercermin dalam dokumen resmi IMO.

IMO mengadopsi resolusi tersebut pada hari Rabu (31/05) lalu, resolusi pertama yang menentang uji coba rudal Korea Utara, beberapa jam setelah peluncuran satelit mata-mata militer Pyongyang yang gagal. Kemudian menekankan bahwa uji coba rudal semacam itu merupakan ancaman serius bagi para pelaut dan pelayaran internasional.

Pejabat Korea Utara tersebut berargumen bahwa dalam kasus peluncuran satelit, peringatan navigasinya disampaikan secara langsung melalui Layanan Peringatan Navigasi Seluruh Dunia (WWNWS), dan oleh karena itu rezim tersebut tidak berkewajiban untuk mengeluarkan pemberitahuan terlebih dahulu kepada badan PBB tersebut.

Kim Yo-jong, saudara perempuan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un yang berkuasa, juga mengkritik resolusi IMO sebelumnya, dengan menyebut badan tersebut "Dipolitisasi" dan mengindikasikan bahwa Korea Utara akan terus menahan pemberitahuan peluncuran satelit.