Pemerintah Korea Selatan memasukkan 10 orang individu dan 2 institut dari Korea Utara yang terlibat dalam pengembangan misil dan nuklir serta transaksi senjata dengan negara ketiga termasuk Rusia. 

Kementerian Luar Negeri, Kementerian Strategi dan Keuangan, serta Komisi Jasa Keuangan (FSC) menyatakan bahwa pihaknya menunjuk 10 orang tokoh Korea Utara termasuk Menteri Pertahanan Korea Utara dan 2 institut termasuk GLOCOM sebagai subjek penerima sanksi, dalam menangani tindakan ilegal Korea Utara yang menimbulkan ancaman serius terhadap perdamaian dan kestabilan di dunia internasional termasuk Semenanjung Korea. 

GLOCOM diketahui adalah perusahaan palsu dari perusahaan Pan Systems Pyongyang yang telah ditunjuk oleh Korea Selatan sebagai subjek penerima sanksi sejak tahun 2016 lalu.  

Kemenlu Korea Selatan menjelaskan bahwa pihaknya telah mendapat bukti dimana GLOCOM mencoba untuk melakukan transaksi senjata dengan Eritrea, sebuah negara di Afrika Timur. 

Ditambahkan pula, diantara subjek penerima sanksi tersebut juga terdapat perusahaan Slovakia bernama 'Versor SRO' yang terlibat transaksi senjata antara Korea Utara dan Rusia, termasuk Menteri Pertahanan Korea Utara Kang Sun-nam, mantan Kepala Staf Gabungan Park Su-il, mantan Sekretaris Akademi Ilmu Pertahanan Nasional Ri Song-hak, dan lainnya.

Sanksi kali ini adalah sanksi ke-12 yang diberikan dalam pemerintahan Presiden Yoon Suk Yeol, dan sejak bulan Oktober tahun 2022 lalu, total ada sebanyak 64 orang individu dan 53 institut yang telah dijatuhkan sanksi dari Korea Selatan. 

Pemerintah Korea Selatan menekankan bahwa, pihaknya akan mengambil langkah tegas terhadap aktivitas ilegal Korea Utara yang mengancam keamanan Korea Selatan, sesuai dengan upaya internasional untuk mencegah pelanggaran sanksi terhadap Korea Utara seperti pengembangan misil dan nuklir atau transaksi senjata.