Mengenai amandemen kebijakan pembangunan kekuatan nuklir Korea Utara, Kementerian Unifikasi Korea Selatan mengatakan bahwa pihaknya akan memperketat sanksi dan tekanan terhadap Korea Utara sebagai bentuk kerja sama dengan Amerika Serikat (AS) dan Jepang untuk mencegah pengembangan nuklir Korea Utara.

Melalui pernyataan yang dikeluarkan pada Kamis (28/09), Kementerian Unifikasi Korea Selatan menilai bahwa Korea Utara terlihat menunjukkan tekad bulatnya untuk tidak menyerah dan justru meningkatkan kemampuan nuklirnya.

Korea Utara telah menyatakan kepemilikan nuklirnya pada undang-undang dasarnya di tahun 2012 kemudian melegalkan kebijakan-kebijakan pembangunan kekuatan nuklir pada September tahun lalu dan kali ini menetapkan status negara tersebut sebagai negara bersenjata nuklir dalam UUD-nya.

Kementerian Unifikasi menambahkan bahwa pihaknya kembali menegaskan, Korea Utara akan menghadapi akhirnya rezimnya jika menggunakan nuklirnya.