Pemerintah Kota Ansan, Provinsi Gyeonggi telah berencana secara aktif untuk membentuk sebuah badan pemerintah yang menangani kebijakan imigrasi.

Seorang pejabat pemerintah kota mengatakan pada hari Selasa (03/10) bahwa kebijakan imigrasi harus diupayakan secara lebih aktif, mengingat rendahnya angka kelahiran di Korea Selatan, masyarakat yang menua, hingga punahnya kota-kota kecil di wilayah pedesaan.

Tahun lalu saat menjabat, Menteri Kehakiman Han Dong-hoon telah mengusulkan pembentukan sebuah badan imigrasi dan dalam pertanyaan Majelis Nasional mengenai pejabat pemerintah bulan lalu, menteri mengatakan bahwa pembentukan badan tersebut sedang dalam tahap akhir.

Selain Ansan, Provinsi Gyeongsang Utara, Kota Gimpo di Provinsi Gyeonggi dan kota Incheon juga sedang mengupayakan atau mempertimbangkan upaya untuk mendirikan badan pemerintah tersebut.

Ansan diketahui memiliki populasi warga asing terbesar di antara kota, kabupaten dan distrik, serta merupakan satu-satunya zona multikultural khusus di Korea Selatan.

Kota Ansan juga merupakan kota pertama di Korea Selatan yang mendirikan Pusat Dukungan Penduduk Asing.

Menurut Kementerian Dalam Negeri dan Keamanan, Ansan memiliki populasi warga asing sebanyak 94.941 orang pada tahun 2021, terbesar di antara 226 kota, kabupaten, dan distrik di Korea Selatan.