Tiga korban kerja paksa di masa penjajahan Jepang yang masih hidup hingga saat ini menyampaikan pernyataan resmi kepada pemerintah untuk menolak rencana kompensasi pemerintah Korea Selatan pada hari Senin (13/03) kemarin. 

Para korban menolak pembayaran kompensasi oleh pihak ketiga dan tanpa permintaan maaf langsung dari Jepang. 

Mereka menyampaikan pernyataan resmi kepada Yayasan Pendukung Korban Kerja Paksa Jepang dan Nippon Steel Corporation, serta tengah mempertimbangkan pengiriman dokumen pernyataan serupa kepada Mitsubishi Heavy Industries.

Seorang pejabat Institut Studi Etnik mengatakan pihaknya akan mengimplementasikan keputusan Mahkamah Agung Korea Selatan yang memerintahkan perusahaan Jepang untuk membayar kompensasi, dan akan terus melanjutkan proses hukum terkait sehingga para korban dapat menerima kompensasi dari Jepang. 

Berdasarkan langkah yang diputuskan oleh pemerintah Korea Selatan, kompensasi akan dibayarkan oleh sebuah yayasan, bukan oleh perusahaan Jepang yang terkait dalam kerja paksa di masa lalu. 

Dikatakan bahwa apabila para korban menolak menerima kompensasi, maka pemerintah berencana akan menyelesaikan proses secara hukum di pengadilan. 

Namun demikian, pihak korban yang menentang solusi pemerintah menginginkan pengadilan untuk memutuskan apakah pihak ketiga, yaitu pemerintah, memiliki hak untuk mengakhiri proses hukum atau tidak.

Akibatnya, diperkirakan akan muncul konflik hukum antara pemeirntah dan para korban. 

Sementara itu, para pakar hubungan antara Korea Selatan dan Jepang mendesak pemerintah Jepang untuk mengambil langkah tanggapan. 

Seorang peneliti dari Lembaga Strategi Keamanan Nasional mengatakan bahwa apabila tidak ada tanggapan dari Jepang, maka protes di dalam negeri Korea Selatan akan meningkat. Hal tersebut akan memperburuk hubungan antara Korea Selatan dan Jepang, dan segala tanggung jawab akan jatuh ke pemerintah Jepang. 

Di sisi lain, Kantor Kepresidenan Korea Selatan tengah membahas partisipasi perusahaan Jepang untuk menyediakan dana bagi kalangan muda Korea Selatan. Namun demikian, hal ini dinilai akan sulit mengubah sikap para korban kerja paksa, sebagaimana pemberian dana dukungan ini tidak berhubungan langsung dengan kasus mereka.