Ketua Partai Demokrat, Lee Jae-myung menggelar konferensi pers tahun baru pada Kamis (12/01).

Dalam konferensi pers yang diadakan dua hari setelah menghadiri panggilan penyelidikan oleh kejaksaan, Lee mengatakan bahwa penyelidikan tersebut merupakan upaya kolaboratif pemerintah berkuasa untuk menghancurkan partai oposisi dan lawan politiknya dengan memanfaatkan instansi berkuasa.

Lee mengusulkan pertemuan antara presiden dan ketua partai oposisi untuk memulihkan kondisi politik.

Terkait kondisi ekonomi krisis, ketua partai oposisi itu mengusulkan 'Rencana Kesejahteraan Masyarakat Darurat' beranggaran 30 triliun Won, yang di dalamnya termasuk bantuan bunga deposit untuk sewa rumah dan perluasan pinjaman bagi masyarakat berpenghasilan rendah, serta penanggulangan hutang rumah tangga, harga barang, dan sebagainya.

Lee juga mengusulkan perombakan kabinet dan pembentukan pertemuan ekonomi nasional darurat.

Selain itu, Lee kembali mengangkat isu transisi ke 'masyarakat dasar'  dan amandemen konstitusi, termasuk masa jabatan empat tahun presiden yang disampaikan dalam pidato kelompok negosiasi Majelis Nasional bulan September lalu.

Lee menegaskan pihaknya akan mengemukakan cetak biru masa depan Korea Selatan dengan 'Visi 2050 Masyarakat Dasar' dan membentuk 'Komite Masyarakat Dasar' dalam partainya.

Sementara itu, partai berkuasa, Partai Kekuatan Rakyat, kerap melayangkan kritik terkait dugaan kasus suap 'pihak ketiga' klub sepak bola Seongnam oleh beberapa perusahaan yang diterima oleh Lee.

Ketua Komite Darurat dari Partai Kekuatan Rakyat, Chung Jin-suk, menilai Lee hanya berpura-pura menjadi pejuang demokrasi yang diam-diam berusaha keluar dari jeratan hukum saat memasuki ruang penyelidikan kejaksaan.

Partai berkuasa juga menilai konferensi pers Ketua Partai Demokrat tersebut merupakan penyataan sepihak yang menjadi kedok bagi Lee untuk menghindari risiko yudisial.