Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Olahraga, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Jepang Koichi Hagiuda menyatakan pada hari Senin (10/05) bahwa terdapat sejumlah koreksi yang harus dilakukan oleh penerbit buku pelajaran Jepang mengenai istilah 'wanita penghibur untuk militer Jepang' di dalam buku pelajaran Jepang yang telah dinyatakan lolos dari peninjauan yang dilakukan oleh pemerintah Jepang. 

Hal tersebut terkait dengan pernyataan resmi pemerintah Jepang sebelumnya yang menghapus pencantuman kata "militer" dalam penyebutan bagi para wanita korban perbudakan syahwat oleh militer Jepang semasa perang Jepang. Pihaknya memutuskan untuk mengubah istilah 'wanita penghibur untuk militer Jepang' menjadi 'wanita penghibur'.

Selain itu, Perdana Menteri Yoshihide Suga menyatakan akan melakukan perubahan terkait penggunaan kata 'pemaksaan' terhadap pekerja Joseon, atau yang saat ini dikenal sebagai Korea, di masa penjajahan Jepang. Pihaknya akan melakukan perubahan dengan mengganti penggunaan kata "pemaksaan" menjadi 'perekrutan' di dalam buku pelajaran yang digunakan di sekolah-sekolah di Jepang.

Pernyataan itu dikeluarkan setelah pihak pemerintah Jepang menerima permintaan dari kelompok sayap kanan yang ingin menghapus kata 'militer' di buku pelajaran Jepang karena dikatakan bahwa istilah tersebut mengandung makna 'pemaksaan'. Selain itu, dilaporkan bahwa menteri Jepang mengatakan pihak penerbit buku diperbolehkan melakukan koreksi isi buku pelajaran, walaupun buku pelajaran tersebut sebelumnya telah dinyatakan lolos pemeriksaan oleh pemerintah Jepang.

Di Jepang, hanya buku pelajaran yang telah lolos dari peninjauan pemerintah yang dapat digunakan sebagai buku pelajaran di sekolah. Namun, sejumlah sekolah di Jepang menolak penggunaan buku pelajaran yang bersifat sayap kanan. Ditafsirkan bahwa langkah pemerintah Jepang ini dilakukan untuk menghilangkan tanggung-jawab negara dengan cara mengubah standar pemeriksaan isi buku pelajaran Jepang.