Pemerintah Korea Selatan telah mempersempit hingga dua calon lokasi di Kota Seoul sebagai lahan pembangunan museum untuk memamerkan koleksi karya seni yang disumbangkan oleh keluarga mendiang Ketua Perusahaan Samsung, Lee Kun-hee, kepada negara.

Kementerian Kebudayaan Olahraga dan Pariwisata Korea Selatan pada hari Rabu (07/07) mengumumkan dua lokasi tersebut, yaitu Yongsan dan Songhyeondong.

Lahan di distrik Songhyeondong yang dimiliki pemerintah Seoul terletak dekat dengan Museum Nasional Seni Modern dan Kontemporer, sedangkan lahan di distrik Yongsan yang dimiliki oleh Kementerian Kebudayaan Olahraga dan Pariwisata berlokasi di dekat Museum Nasional Korea.

Sehubungan dengan itu, Menteri Kebudayaan Olahraga dan Pariwisata, Hwang Hee, menuturkan bahwa para staf di Museum Nasional Korea dan Museum Nasional Seni Modern dan Kontemporer memiliki keahlian berstandar internasional. Tetapi, jika dilihat dari segi popularitas di kalangan wisatawan asing yang datang ke Korea Selatan, popularitas museum tersebut masih kurang dibandingkan dengan museum ternama di luar negeri.

Pemerintah sedang mempertimbangkan untuk membuat sebuah museum baru, 'Museum Seni Lee Kun-hee', yang akan memamerkan 23.000 karya seni yang disumbangkan oleh keluarga mendiang pemimpin Samsung tersebut. Dari sejumlah karya seni yang disumbangkan itu, 21.000 karya seni kuno disumbangkan ke Museum Nasional Korea dan 1.400 karya seni modern dan kontemporer disumbangkan ke Museum Nasional Seni Modern dan Kontemporer.

Pembangunan Museum Seni Lee Kun-hee tersebut dilakukan untuk mengingat tujuan dari penyumbang dan mendorong budaya menyumbang.

Menurut kementerian tersebut, Museum Seni Lee Kun-hee akan didirikan di Seoul, namun karya seni itu dapat dinikmati masyarakat melalui pameran keliling yang akan digelar lebih dari 3 kali setahun mulai semester kedua tahun 2022 mendatang.

Namun demikian, pemerintah daerah lain selain pemerintah daerah dari dua calon lokasi pembangunan museum tersebut menentang hal itu dan meminta dilakukannya pertimbangan kembali karena keputusan pemerintah pusat itu dianggap mengabaikan upaya pengembangan budaya yang seimbang di setiap daerah.