Pemerintah Korea Selatan telah mengirim surat pemberitahuan kepada Korea Utara agar tidak menggunakan Kompleks Industri Kaesong tanpa izin.

Dalam surat pemberitahuan itu, Korea Selatan mengecam Korea Utara telah melanggar hak milik dengan menggunakan bus milik kompleks industri tersebut. Kementerian Unifikasi menegaskan, jika Korea Utara memakai pabrik milik perusahaan Korea Selatan di dalam Kompleks Industri Kaesong tanpa izin pemiliknya, hal itu merupakan sebuah pelanggaran hak milik yang jelas.

Kementerian Unifikasi melalui kantor pengubung antar-Korea pada Kamis (06/04) telah mencoba mengontak Korea Utara untuk menyampaikan posisi pemerintah Korea Selatan terkait penggunaan Kompleks Industri Kaesong tanpa izin. Namun, Korea Utara menutup telepon tanpa menjawab atas dua kali panggilan dari Korea Selatan pada pukul 9.00 dan 10.00 pagi.

Selanjutnya, Korea Utara diaharapkan untuk segera menghentikan penggunaan sembarangan itu. Karena tindakan tersebut merupakan pelanggaran atas kesepakatan Korea Selatan dan Korea Utara untuk penjaminan investasi dan Undang-Undang Kompleks Industri Kaesong.

Kementerian menyatakan jika Korea Utara tidak merespons, maka Korea Utara akan dianggap mengakui kesalahannya. Sehingga Korea Selatan akan mengambil tindakan yang diperlukan.

Perwakilan Kementerian Unifikasi menerangkan bahwa pihaknya telah menangkap adanya pihak dan kendaraan yang digunakan, serta penumpukan barang di dalam Kompleks Industri Kaesong.

Bahkan, penggunaan bus pegawai untuk Kompleks Industri Kaesong telah terlihat dalam media Korea Utara. Menurutnya, bus pegawai itu adalah milik lembaga bantuan Kompleks Industri Kaesong dan jumlahnya diperkirakan sekitar 300 unit.