Jepang sebelumnya mengatakan tidak ada dokumen resmi mobilisasi paksa korban perbudakan syahwat pada masa perang Jepang, namun kemudian diketahui terdapat dokumen dari Mahkamah Agung Jepang yang telah diserahkan kepada kabinet Jepang.

Pada Maret 1937, Mahkamah Agung Jepang mengeluarkan sebuah putusan yang menyatakan bahwa 10 orang warga sipil bersalah atas kegiatan prostitusi di Angkatan Laut China di Shanghai.
 
Mahkamah Agung menyatakan 10 orang itu telah menipu 15 orang perempuan dengan menjanjikan mereka untuk bekerja sebagai pekerja restoran dan tidak perlu melayani sebagai wanita penghibur.
 
Putusan Mahkamah Agung itu merupakan bukti yang mendukung 'Pernyataan Kono', yang mengakui adanya paksaan dalam proses perekrutan korban perbudakan syahwat. Terlebih lagi, rincian keputusan tersebut dikonfirmasi telah diserahkan kepada Kantor Kabinet Jepang.
 
Perdana Menteri Jepang Yoshihide Suga menyampaikan di depan parlemen pada tanggal 25 Juni bahwa hasil peninjauan dalam rapat kabinet mengakui dokumen itu terkait dengan isu perbudakan syahwat, dan dokumen itu diserahkan oleh Kementerian Kehakiman pada tanggal 31 Maret.
 
Pada hari dokumen itu diserahkan kepada kabinet Jepang, Kepala Sekretaris Kabinet Jepang membuat sebuah pernyataan yang menolak adanya mobilisasi paksa perbudakan syahwat, mengatakan bahwa “Tidak ada satu pun dari dokumen yang ditemukan oleh pemerintah menunjukkan teknologi apa pun, seperti pengerahan paksa oleh militer dan pejabat pemerintah".
 
Hisatomo Kobayashi, Sekretaris Jenderal dari Jaringan Investigasi Kebenaran Mobilisasi Paksa, menuturkan, “Penculikan adalah menipu orang dan membawanya. Jika penculikan itu bukan paksaan, apa itu paksaan? Jepang mengaku bersalah atas penculikan, dan menunjukkan penahanan." 
 
Sebagai tanggapannya, kabinet pemerintahan Suga mengklaim pihaknya tetap mewarisi “pernyataan Kono”. Hal itu ditafsirkan bahwa pemerintah Tokyo menolak adanya mobilisasi paksa, namun berniat untuk menunjukkan pihaknya “telah menyatakan permintaan maaf“.