Pimpinan Partai Demokrat Korea Selatan, yang berencana membuat sebuah kebijakan fiskal untuk membangkitkan perekonomian, mengemukakan perlunya pemberian dana bantuan bencana COVID-19 bagi seluruh rakyat.

Pemberian dana bantuan tersebut ditargetkan akan diberikan sebelum hari raya Chuseok yang jatuh pada bulan September, saat sebanyak 70 persen warga Korea Selatan telah mendapat suntikan dosis pertama vaksin COVID-19.

Pada tahun lalu, pemerintah Korea Selatan telah menyalurkan dana bantuan sebesar 14,3 triliun won.

Jika ditambahkan dengan dana untuk mengganti kerugian yang dialami para pelaku usaha kecil akibat COVID-19, yang saat ini tengah dibahas di parlemen, maka dibutuhkan lebih dari 20 triliun won untuk pemberian dana bantuan kedua tersebut.

Presiden Moon Jae-in telah menghimbau untuk mempertahankan kebijakan fiskal ekspansif dengan meningkatkan pengeluaran negara hingga tahun depan, dan partai berkuasa pun berpendapat bahwa anggaran tambahan diperlukan untuk mengaktifkan ekonomi dalam negeri. 

Kondisi keuangan Korea Selatan saat ini membaik sehingga memungkinkan pertimbangan pemberian dana bantuan bencana serupa. 

Pendapatan negara dari pajak pada kuartal pertama tahun ini mengalami peningkatan sebanyak 19 triliun won, sehingga otoritas keuangan yang awalnya menolak pertimbangan anggaran tambahann untuk bantuan bencana tersebut pun akhirnya merubah sikapnya.

Sementara itu, partai oposisi mengkrtik rencana partai berkuasa tersebut karena tidak layak merencanakan anggaran tambahan tanpa memberikan ganti rugi bagi para pelaku usaha kecil.

Oleh karena itu, masalah pemberian dana bantuan bencana dan anggaran tambahan akan dibahas dalam sidang parlemen pada bulan Juni ini.