Perang Korea

Pasukan Korea Utara masuk ke Seoul : Seoul dikuasai oleh pasukan Korea Utara dalam hanya 3 hari setelah mulai infiltrasi

Setelah Semenanjung Korea terbagi dua, bagian Selatan dan bagian Utara masing-masing berkembang dengan garis perbatasan 38 derajat garis lintang utara. Pada awal, pembagian itu diyakini hanya akan berlangsung untuk sementara. Tetapi, masalah reunifikasi semakin menjadi isu yang serius yang harus terserap oleh pihak lain yang memiliki ideologi berbeda, hingga pembagian itu semakin berubah, yaitu bersifat bermusuhan. Pecahnya Perang Korea bisa dikatakan sebagai hasil dari memuncaknya konflik pendapat untuk mencapai reunifikasi, yang saling berbeda antarKorea.

Pasukan Rakyat Korea (nama pasukan Korea Utara), yang tumbuh cepat atas dukungan penuh dari Uni Soviet, mulai melakukan infiltrasi pada pagi 25 Juni ,1950, melintasi garis perbatasan 38 derajat. Pasukan Rakyat Korea dapat mengalahkan pasukan Korea Selatan pada tahap awal perang.
Tetapi, setelah rancangan PBB yang menganggap perang itu sebagai invasi dan mengirim pasukan PBB untuk menghentikan perang itu, maka kondisi perang itu cepat berubah. Karena pasukan PBB terus menuju ke arah utara, reunifikasi Korea nampaknya seolah akan segera terwujud, sudah di depan mata. Namun, campur tangan pasukan Cina dalam perang itu, kembali mengubah keadaan perang. Keadaan tersendat terus berlanjut di sekitar garis perbatasan, dan kemudian kesepakatan gencatan senjata ditandatangani pada 27 Juli 1953.

Kim Il-sung memperkokoh sistem kekuasaan tunggal

Maret 1949, di gunung Geumgang : Kim Chaek, Huh Ga-yi, Kim Il-sung (dari Kanan)

Pada awalnya, pemerintah Korea Utara berbentuk Federasi yang terdiri atas berbagai fraksi komunis, termasuk fraksi kelompok kegiatan gerilyawan anti-Jepang di dalam negeri, fraksi gerakan komunisme yang pulang dari Cina, dan fraksi yang menerima pendidikan komunisme dari Rusia.
Kim Il-sung, walaupun landasannya lemah di dalam negeri, tetapi dia sebagai pemimpin yang mewakili Uni Soviet, menjadi pemimpin tertinggi di Korea Utara. Oleh karena itu, perkembangan politik di Korea Utara pada awalnya bisa dikatakan adalah proses Kim il-sung memperkokoh kekuatannya di Korea Utara, dan cara peningkatan kekuatannya adalah termasuk “membersihkan” pesaing politiknya secara bertahap.

Pesaing politik terkuat Kim Il-sung pada waktu itu, Park Hun-young (orang yang berkacamata)

Pertama, para tokoh komunis dalam didalam negeri semakin amburuk setelah difitnah sebagai kelompok faksionis dan memiliki paham kepahlawanan. Cara itu digunakan untuk “membersihkan” para lawan poliknya.
Walaupun Kim Il-sung menghadapi kritik dan diminta pertanggungjawaban politik tentang kegagalan invasi ke Selatan selama Perang Korea, dia menemukan jalan keluar dengan mengalihkan tanggungjawab itu kepada Namrodang (partai buruh komunis di Korea Selatan), hingga Kim berhasil “membersihkan” anggota fraksi itu yang merupakan pesaing kuatnya pada waktu itu.
Park Hun-young, Rhee Seung-yup, Bae Chul, Kim Nam-chun, dan lainnya diekskusi dengan tudingan melakukan kegiatan mata-mata untuk AS.
Gerakan kecaman terhadap Stalin yang timbul dalam pertemuan sidang partai komunis Uni Soviet ke-20 memberi pengaruh pada gerakan anti-Kim Il-sung di dalam negeri dan menimbulkan kritik tentang kebijakan ekonominya yang memusatkan industri berat untuk mengaktifkan industri perlengkapan persenjataan militer pada waktu itu.
Di tengah masa krisis dalam kehidupan politiknya, Kim Il-sung berhasil menang dalam pemilihan Komite Sentral Partai Buruh pada Juni 1956, sehingga dia lebih meningkatkan kekuatannya dengan “membersihkan” pemimpin fraksi lain (Kim Du-bong, Choi Chang-ik, Park Chang-ok, dan lain-lain.).

Lee Seung-yup, asisten terdekat Park Hun-young yang menjabat ketua Panitia Rakyat untuk sementara di kota Seoul selama Perang Korea

Setelah tindakan “membersihkan” pesaing politik dalam proses memperkokoh kekuatannya, pekerjaan selanjutnya adalah sentralisasi dan pengidolaan Kim Il-sung, maupun menghilangkan pemimpin oposisi yang menunjukkan sikap tidak puas terhadap perkembangan itu. Beberapa kasus termasuk “pembersihan” pemimpin fraksi Gapsan (Park Geum-chul dan Rhee Hyo-soon) pada tahun 1967 dengan tuduhan melakukan gerakan faksionis dan anti-Partai, dan 1969 penghentian pemimpin militer (Kim Chang-bong dan ketua bagian politik dalam militer, Huh Bong-hak) dengan tuduhan menentang pembangunan sistem sentralisasi Kim.

Setelah sidang Partai Buruh Korea ke-5 pada Nopember 1970, kepemimpinan Korea Utara yang tersisa hanya anggota yang bersifat pro-Kim Il-sung. Sentralisasi kekuatan dan sistem pemerintahan yang dipimpin oleh pemimpin tunggal semakin sempurna.

Pembangunan Ekonomi Sosialis

Pekerjaan rehabilitasi sedang dilaksanakan di Pyongyang di tengah puing puing kehancuran akibat perang Korea

Upaya pembentukan sistem ekonomi sosialis cepat berkembang karena proses nasionalisasi seluruh industri sudah dimulai sebelum pemerintahan dibangun, tidak lama setelah mendapat kemerdekaan dari penjajahan Jepang Sesuai dengan UU Reformasi Tanah yang diumumkan pada Maret 1946, pengembalian tanah dan pembagian kembali tanah itu kepada rakyat umum dengan gratis dilaksanakan, hingga membentuk landasan sistem perkebunan secara kolektif. Pada bulan Agustus tahun yang sama, UU untuk menasionalisasikan pabrik utama, perusahaan, pertambangan, stasiun pembangkit listrik , transportasi, layanan pos, perbankan, organisasi instansi komersial dan budaya diberlakukan.

Walaupun kegiatan ekonomi tingkat individu yang berskala kecil diizinkan selama perang Korea untuk melengkapi kekurangan tingkat produksi, sebagian besar ekonomi Korea Utara dinasionalisasikan dan digunakan secara kolektif. Sampai tahun 1958, pertanian, industri kerajinan tangan, dan perdagangan skala kecil semua disatukan dengan bentuk koperasi, sehingga menyelesaikan proses “ sosialisme dalam hubungan produksi”

Perkebunan kolektif

Penyelesaian sistem Koperasi Pertanian memacu Korea Utara memfokuskan kegiatan pada membuat peralatan modern untuk meningkatkan produktifitas

Setelah sistem koperasi pertanian berakhir, Korea Utara mencurahkan upayanya untuk memproduksi peralatan pertanian yang dimodernisasi untuk meningkatkan produktivitas.

Kolektifitas industri pertanian dimulai pada akhir 1953, saat ‘Organisasi Koperasi Kerjasama Pertanian’ mulai dibentuk. Koperasi itu lebih berkembang selama 1954 dan tahun berikutnya, sampai Agustus 1958, semua petani terdaftar sebagai anggota koperasi itu. Sehingga sektor pertanian dapat disatukan secara sempurna.

Pada awalnya, ada 13,309 organisasi koperasi pertanian, setiap koperasi itu terdiri atas rata rata 80 rumah tangga dan tanah pertanian seluas 130 ‘Chung-bo’. Pada Oktober 1958, organisasi itu dikonsolidasikan di tingkat pedesaan. Jumlah koperasi dipangkas hingga menjadi 3,843, sedangkan jumlah rumah tangga anggota setiap koperasi meningkat menjadi 300 rumah tangga dan tanah pertanian seluas 500 ‘chung-bo’.

Sampai tahun 1961, manajemen pertanian penduduk lokal yang selama ini dipimpin oleh Panitia Rakyat tingkat kecamatan dipisahkan, kemudian diserahkan kepada instansi ahli industri pertanian ‘Komisi Manajemen Koperasi Pertanian ‘ untuk langsung menangani kegiatan pertanian termasuk pengoperasian pabrik alat pertanian, pabrik , kantor irigasi, pemasok bahan, dan karantina peternakan. Pada tahun 1962, organisasi itu dinamakan ‘Perkebunan Kolektif’ sehingga membangun sistem manajemen perkebunan kolektif Korea Utara.

Peluncuran Rencana Pembangunan Ekonomi

Karena kebijakan ekonomi yang ditetapkan oleh kolonial Jepang, dimana sebagian besar stasiun pembangkit listrik dan fasilitas industri terletak di bagian daerah utara Semenanjung Korea, maka hal itu membantu Korea Utara pada awalnya untuk lebih mudah melakukan pembangunan ekonomi modern dan industrialisasi ekonomi.

Rencana Pembangunan Ekonomi Korea Utara dimulai menyusul kemerdekaan, atau sebelum pemerintahan dibangun. Dua kali masa Rencana Pembangunan Satu Tahun dilaksanakan pada tahun 1947 dan 1948. Pada tahun 1949, Rencana Pembangunan Dua Tahun dilakukan untuk menghapuskan faktor negatif di sektor industri yang tersisa oleh penjajahan Jepang dan meningkatkan produksi, tetapi rencana pembangunan itu dihentikan karena perang Korea. Pada April 1954, Korea Utara memutuskan dalam pertemuan ke-7 Sidang Rakyat Tertinggi pertama bahwa peningkatan produksi setingkat sebelum perang , dan Rencana Pembangunan Tiga Tahun untuk pemulihan ekonomi dilakukan. Rencana itu, melalui bantuan Cina dan Uni Soviet , diselesaikan secara sukses 4 bulan lebih dini daripada jadwal.

Pada tahun 1957, REPELITA (5 tahun) dilakukan untuk meletakkan fondasi industri untuk ekonomi sosialis , dan untuk menyajikan pakaian, makanan dan perumahan kepada rakyat. Bantuan dari Cina dan Uni Soviet, dan negara komunis lainnya memungkinkan Korea Utara mencapai target mereka dua tahun lebih dini daripada jadwal.

Gerakan Chollima

Parade obor di depan patung Chollima

Perkataan ‘chollima (kuda yang bisa berlari seribu mil)’ berarti kuda mitos yang bisa berjalan berjarak seribu mil dalam sehari. Gerakan Chollima adalah kampanye massal bertujuan untuk membangun ekonomi sosialis secara efektif dan memacu gerakan itu. Pemerintah mempromosikan untuk cepat mencapai target produksi dan membangun ekonomi sosialis seperti kecepatan yang sama dengan kuda mitos, Chollima.
Gerakan Chollima mewakili kebijakan ekonomi yang dirancangan untuk mengerahkan penduduk secara massal dan secara efisien. Regim Korea Utara yakin bahwa peningkatan produktifitas bisa terwujud melalui perubahan dan perbaikan pikiran para buruh yang dipersenjatai dengan ideologi komunis yang lengkap.
Ada berbagai gerakan yang hampir bertujuan sama yaitu mempromosikan produksi sebelum gerakan Chollima, seperti ‘gerakan peningkatan produktifitas’ selama masa perang, dan ‘gerakan peringatan 1 Maret’ ‘ gerakan peringatan 1 Mei’ dan ada juga ‘gerakan untuk merebut bendera kemenangan Minchungsoon-hwe’.
Kemudian, Gerakan Chollima diluncurkan dalam pertemuan sidang paripurna Komisi Sentral Partai yang diadakan pada Desember 1956. Hingga gerakan ini menjadi gerakan sistematis pertama untuk memacu sistem persaingan di masyarakat Korea Utara untuk mencapai target produksi dan pembangunan ekonomi sosialis lebih cepat.
Setelah ditetapkan sebagai kebijakan umum partai buruh, gerakan itu diterapkan di seluruh pelosok Korea Utara seiringi dengan Repelita yang dimulai tahun 1957 . Pada tahun 1959, gerakan itu lebih digalakkan dengan nama ‘gerakan tim kerja Chollima’, dan gerakan itu memberikan sumbangan pada pencapaian Rencana Pembangunan Lima Tahun Korea Utara. Gerakan Chollima diganti dengan ‘gerakan untuk memperoleh 3 revolusi utama dengan bendera merah’ pada tahun 1975. Gerakan Chollima mendominasi sebagai gerakan untuk meningkatkan kompetisi kalangan buruh di masyarakat Korea Utara.

Peluncuran Rencana Pembangunan 7 tahun

Kim Il-sung dan Kim Jong-il (paling kiri) mengunjungi pabrik besi baja Hwanghae , Mei 1966

Pada tahun 1961, Korea Utara melaksanakan proyek pembangunan ekonomi berdasarkan sistem ekonomi sosialis. Pembangunan dilaksanakan dalam 3 kali Rencana Pembangunan 7 tahun, dan di tengah Rencana Pembangunan itu, juga melakukan Rencana Pembangunan tambahan selama 6 tahun.

Rencana Pembangunan 7 tahun pertama dimulai tahun 1961 dengan tujuan memperbaiki kehidupan rakyat dan membangun fondasi industri yang terbentuk selama Repelita (5 tahun) pada akhir 1950an.
Pada waktu itu, ekonomi Korea Utara mencapai industrialisasi yang menitik beratkan pada industri berat, seperti manufaktur alat-alat mesin. Tetapi, kebijakan itu menghadapi rintangan karena industrialisasi yang hanya memenuhi permintaan domestik semakin terbatas. Sementara itu, krisis rudal Kuba pada Oktober 1962 membuat pemimpin Korea Utara merasa perlu meningkatkan kemampuan militernya. Hal itu menjadi alasan bagi Korut untuk menciptakan ‘4 arah kebijakan militer utama ‘ yang memfokuskan pada peningkatan investasi untuk meningkatkan kekuatan militer.

Korea Utara menemukan posisi yang sulit di antara Cina dan Uni Soviet yang bertentangan dan hal itu mengakibatkan pengurangan bantuan ekonomi dari negara sosialis itu, sehingga mengakibatkan penundaan target Rencana Pembangunan mereka. Jadwal untuk Rencana Pembangunan 7 tahun diperpanjang sampai 3 tahun selama Oktober 1966 dalam pertemuan perwakilan partai; tetapi Rencana Pembangunan itu gagal untuk mencapai targetnya.