Warta Berita

Semenanjung Korea, A to Z

Kumpulan Isu

Kim Jong-un Serahkan Sebagian Kekuasaannya

Isu Sepekan2020-08-29

ⓒYONHAP News

Badan Intelijen Nasional (National Intelligence Service, NIS) Korea Selatan menyatakan bahwa pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un memberikan tanggung jawab yang lebih banyak kepada bawahannya termasuk adiknya, Kim Yo-Jong. NIS mengatakan Kim Jong-un masih memiliki otoritas absolut dan belum memberikan alih kuasa kepada adiknya yang disebut-sebut sebagai penerus Kim.


NIS menguraikan bahwa pembagian kekuasaan Kim Jong-un dilakukan hanya untuk Kim Yo-jong saja. Adik perempuan Kim Jong-un ini menangani urusan kebijakan terkait Korea Selatan dan Amerika Serikat (AS) sedangkan Wakil Ketua Komite Sentral Politbiro Partai Buruh Korea, Park Pong-ju dan Perdana Menteri Korea Utara, Kim Tok-hun yang mengambil bagian untuk menangani bidang perekonomian. Urusan militer diberikan kepada Kepala Militer Partai Buruh Korea, Choe Pu-il.


Terkait latar belakang di balik pembagian kekuasaan Kim Jong-un tersebut, NIS menyinggung dua hal. Pertama, Kim Jong-un merasakan ketegangan yang besar selama memerintahkan rezimnya 9 tahun terakhir. Kedua, Kim Jong-un ingin menghindari tanggung jawab jika kebijakannya berakhir dengan kegagalan. NIS menganalisis bahwa Kim Jong-un percaya pada kepemimpinannya selama 9 tahun terakhir ini hingga dapat memberikan sebagian kekuasaannya kepada bawahannya. NIS selanjutnya menolak spekulasi bahwa Kim Jong-un memiliki masalah kesehatan.


Sementara itu, Menteri Pertahanan Korea Selatan, Jeong Kyeong-doo juga mengatakan bahwa dia yakin Kim Yo-jong mengambil alih kekuasaan di Departemen Organisasi dan Bimbingan dari Partai Buruh Korea.


Jeong menyatakan peristiwa ini luar biasa karena belum pernah terjadi sebelumnya di Korea Utara dan pihaknya bersiap untuk mengambil tindakan militeristis yang sesuai jika Korea Utara melakukan provokasi.


Dengan demikian, pemerintah Korea Selatan mengemukakan pendapat dan sikapnya terkait spekulasi tentang masalah kesehatan Kim Jong-un dan kekuasaan internal pemerintah Korea Utara.

Berita Terbaru