ⓒYONHAP News

Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat (AS) kembali menetapkan Korea Utara, Iran, Suriah, Venezuela, dan Kuba sebagai negara yang tidak bekerja sama sepenuhnya dalam upaya melawan terorisme dengan AS pada tanggal 13 Mei.

Terhadap negara yang tidak bekerja sama dalam upaya melawan terorisme itu, AS pada umumnya melarang ekspor barang dan jasa pertahanan ke negara-negara itu dan mengumumkannya kepada masyarakat internasional. Negara yang menjual barang dan jasa pertahanan kepada negara-negara kontraterorisme AS akan mendapat sanksi dari AS.

Penetapan negara yang tidak bekerja sama dalam upaya melawan terorisme tersebut pertama kali dilakukan pada tahun 1997 dan Korea Utara telah dimasukkan ke dalam daftar sejak saat itu.

Kementerian Luar Negeri AS menyebutkan soal pembajakan pesawat dan penculikan warga Jepang saat menjelaskan latar belakang penetapan Korea Utara sebagai negara yang kontraterorisme. Secara lebih rinci, kementerian itu mengatakan empat orang warga Jepang yang terlibat dalam pembajakan pesawat Japan Airlines pada tahun 1970, masih tinggal di Korea Utara hingga tahun 2019. Menurutnya, pemerintah Jepang terus meminta Korea Utara untuk memberitahukan nasib 12 warga Jepang yang diculik Korea Utara pada tahun 1970-an dan 1980-an.

Meskipun demikian, Korea Utara diperkirakan tidak akan mendapat kerugian tambahan meskipun ditetapkan sebagai negara kontraterorisme karena negara komunis itu juga ditetapkan sebagai negara pendukung terorisme yang mendapat sanksi yang lebih ketat.

Korea Utara pertama kali ditetapkan sebagai negara pendukung terorisme pada tahun 1988 karena terbuktu melakukan pengeboman pesawat Korean Air pada tahun 1987 silam, kemudian status tersebut dipertahankan hingga tahun 2008.

Korea Utara sangat menginginkan negaranya agar tidak ditetapkan sebagai negara pendukung terorisme karena mendapat banyak pembatasan dalam kegiatan luar negeri, khususnya di bidang perdagangan dan perbankan. Pada masa pemerintahan George W. Bush, keinginan Korea Utara itu terkabul. Pembicaraan dengan AS tentang masalah nuklir berkembang hingga Korea Utara menghancurkan fasilitas nuklir di Yongbyon.

Namun, konflik antara Korea Utara dan AS kembali menjadi sengit sejak pemerintahan Donald Trump, hingga AS kembali memasukan Korea Utara ke daftar negara pendukung terorisme.

Setelah Korea Utara berpartisipasi pada Olimpiade Musim Dingin PyongChang 2018 dan bersambung ke konferensi tingkat tinggi antara Korea Utara dan AS, Korea Utara tampaknya hampir dikeluarkan dari daftar negara pendukung terorisme, namun pada akhirnya tidak jadi karena KTT bilateral yang kedua antara kedua negara gagal mencapai kesepakatan.

Kini masih belum ada tanda-tanda apa pun mengenai negosiasi antara Korea Utara dan AS, ditambah dengan kondisi di dalam dan luar AS yang tampaknya tidak mendukung pembukaan dialog antara Korea Utara dan AS.

Oleh karena itu, Korea Utara kembali ditetapkan sebagai negara yang tidak bekerja sama dalam upaya melawan terorisme. Menurut analisis sejumlah pakar, AS mempertahankan sikap dan pendapatnya untuk tetap menekan Korea Utara sambil membuka pintu untuk berdialog dengan Korea Utara.