Presiden Yoon Suk Yeol mengatakan pada Selasa (29/11) bahwa China memiliki tanggung jawab dan pengaruh yang cukup untuk mendorong Korea Utara menghentikan pengembangan senjata nuklirnya. 

Dalam wawancara dengan kantor berita Reuters, Presiden Korea Selatan itu mengatakan bahwa upaya memadai untuk pencapaian denuklirisasi Korea Utara juga bermanfaat bagi China sebagaimana provokasi Korea Utara meningkatkan krisis keamanan di Semenanjung Korea dengan peluncuran rudal balistik antar-benua (ICBM) yang belum lama ini dilaksanakan. 

Presiden Yoon sebelumnya telah meminta China untuk mengambil peran aktif dan konstruktif sebagai negara anggota tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) dan negara tetangga kedua Korea, ketika bertemu dengan Presiden China Xi Jinping di Bali, Indonesia, di sela-sela KTT G20 pada 15 November. 

Dalam wawancara tersebut, Presiden Yoon juga menambahkan bahwa China harus memenuhi tanggung-jawabnya sebagai negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB. 

Sehubungan dengan peningkatan aset strategis militer Amerika Serikat di Korea Selatan, Reuters melaporkan bahwa Presiden Yoon tidak menginginkan peningkatan jumlah pasukan Amerika Serikat (AS) di Korea Selatan yang saat ini telah mencapai 28.500 personel. 

Pada 11 November, Penasihat Keamanan Nasional AS Jake Sullivan meneruskan pernyataan Presiden AS Joe Biden bahwa apabila China tidak menjalankan perannya untuk mendorong Korea Utara menghentikan provokasi nuklir, maka AS terpaksa meningkatkan kekuatan militer di Asia Timur. 

Menurut Presiden Yoon, jika Korea Utara melaksanakan uji coba nuklir ketujuh, maka Korea Utara akan menghadapi tanggapan bersama dari komunitas internasional dalam intensitas yang belum pernah dilakukan sebelumnya.  

Bersama itu, Presiden Yoon juga menekankan keinginan Korea Selatan untuk menjadi pusat produksi mobil listrik di Asia, seiring dengan rencana Tesla membangun Gigafactory di Asia. 

Dia mengatakan bahwa apabila Tesla atau Space X mempertimbangkan investasi, termasuk pembangunan Gigafactory, di Korea Selatan, maka pemerintah Korea Selatan akan menyediakan dukungan penuh seperti penyediaan tenaga kerja terampil, revisi peraturan keuangan dan regulasi bagi perusahaan asing, serta lainnya. 

Sehubungan dengan mogok kerja Serikat Pengemudi Truk Angkut, Presiden Yoon mengatakan bahwa budaya serikat kerja di Korea Selatan yang agresif menjadi masalah, dan pemerintah tengah menangani masalah itu berdasarkan hukum.

[Photo : YONHAP News]