Seiring upaya Amerika Serikat (AS) untuk mendorong pernyataan Presiden Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) untuk mengecam peluncuran rudal balistik antar-benua (ICBM) Korea Utara, pihak Korea Utara memprotes keras langkah tersebut yang dikatakannya melanggar kedaulatan dan merupakan intervensi asing dalam urusan dalam negeri negaranya.

Kantor Berita Pusat Korea Utara (KCNA) memberitakan pada Jumat (23/12) bahwa Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Korea Utara mengatakan Amerika Serikat berencana memanipulasi pernyataan presiden DK PBB untuk mengecam pelaksanaan hak bela diri Korea Utara. 

Ditambahkan pula, Korea Utara telah memperingatkan bahwa upaya serupa akan membuahkan hasil yang tidak diinginkan sebagaimana pengadopsian pernyataan serupa dengan menggunakan nama PBB melanggar kedaulatan Korea Utara dan mengintervensi urusan dalam negeri Korea Utara. 

Menurutnya, perampasan hak bela diri Korea Utara merupakan tindakan pelanggaran kedaulatan Korea Utara, dan pihaknya terus memantau langkah AS yang disebutnya tidak bertanggung-jawab. 

Saat ini, AS tengah mengedarkan draf naskah pernyataan presiden DK PBB kepada negara-negara anggota DK PBB. 

Draf naskah tersebut memuat kecaman kasar terhadap pelucuran ICBM Korea Utara pada tanggal 18 November lalu, serta desakan agar Korea Utara menghentikan peluncuran rudal balistik maupun uji coba nuklirnya, dan segera kembali berdialog. 

Pernyataan presiden DK PBB dapat diadopsi dengan persetujuan dari 15 negara anggota, namun berbeda dengan sanksi PBB, pernyataan presiden tidak mengikat secara hukum.

[Photo : YONHAP News]