Kantor Kepresidenan Korea Selatan dilaporkan tetap mengoperasikan saluran komunikasi dengan kelompok sipil yang memimpin pengajuan isu hak asasi manusia Korea Utara, termasuk pembelot Korea Utara. 

Seorang pejabat Kantor Kepresidenan mengatakan dalam wawancara via telepon dengan Yonhap News pada Senin (09/01) bahwa tahun lalu, sejumlah pejabat dari kelompok-kelompok sipil, termasuk Pejuang untuk Korea Utara yang Bebas (FFNK), telah mengajukan pertemuan dengan pejabat pemerintah terkait. 

Ditambahkannya, meskipun pertemuan serupa tidak terlaksana dalam tahun ini, namun saluran komunikasi terus dioperasikan. 

Sejak pencalonan diri dalam pemimilihan umum, Presiden Yoon Suk Yeol telah berulang kali mengimbau perlunya kerja sama dengan komunitas internasional untuk meningkatkan hak asasi manusia (HAM) di Korea Utara. 

Peluncuran Yayasan HAM Korea Utara pun termasuk dalam urusan kenegaraan pemerintahan Yoon, sebagaimana Kantor Kepresiden menghargai aktivitas kelompok sipil untuk HAM Korea Utara. 

Selain itu, pemerintah Seoul berencana tidak akan menjatuhkan hukuman terhadap kelompok sipil yang mengirimkan selebaran anti-Pyongyang di sekitar garis demarkasi militer, jika perjanjian militer antar-Korea ditangguhkan seiring dengan tingkat aksi provokasi Korea Utara.

[Photo : ]