Moon dan Ban Melampaui Dukungan Suara Para Kandidat Presiden Lainnya

Sebuah survei menunjukkan ada kemungkinan besar bahwa kandidat dari partai oposisi mayoritas Partai Demokrat akan unggul dalam pemilihan presiden berikutnya. Hal itu dinyatakan berdasarkan hasil jajak pendapat yang dilakukan KBS dan kantor berita Yonhap. Dalam dukungan terhadap calon presiden berikutnya, mantan ketua partai oposisi, Partai Demokrat Moon Jae-in dan mantan Sekjen PBB Ban Ki-moon berada di kelompok terdepan. Moon berada di posisi teratas dengan angka pendukung sebanyak 21,6%, disusul oleh Ban dengan angka dukungan 17,2%.

Namun demikian, dalam kompetisi hipotesis dengan mengasumsikan pemilihan sebenarnya, hasilnya berbeda. Calon presiden siapa pun yang berasal dari Partai Demokrat ternyata pasti akan menang dalam pemilihan presiden. Bahkan dalam kompetisi dua arah antara Moon dan Ban, mantan ketua Partai Demokrat Moon jauh melampaui mantan Sekjen Ban. Sementara itu, dalam kompetisi hipotetis dua arah antara Ban dan walikota Seongnam Lee Jae-myong dari Partai Demokrat, Ban juga mengalami kekalahan. Tidak hanya itu, dari kompetisi tiga arah, termasuk mantan ketua partai oposisi minoritas Partai Rakyat Ahn Cheol-soo, calon siapa saja dari Partai Demokrat dinyatakan akan berhasil menang. Memang betul, angka pendukung dalam survei itu tidak dapat diterapkan dalam pemilihan presiden berikutnya. Lebih dari 20% pemberi suara masih belum memastikan siapa yang akan mereka pilih. Mantan ketua Partai Demokrat, Moon Jae-in jelas paling terdepan pada angka dukungan, tapi situasinya bisa berubah.

Terkait amendemen konstitusi, sebanyak 51,8% responden menegaskan amendemen konstitusi seharusnya dilakukan terlebih dahulu baru kemudian pemilihan presiden diselenggarakan. Jumlah respoden yang ingin mengalihkan soal revisi UUD kepada pemerintahan berikutnya tercatat 45,3%. Dukungan atas sistem presiden dua periode dalam masa jabatan 4 tahun paling tinggi dengan mencapai 45,9%. Faktanya sistem pemerintahan eksekutif ganda ternyata masih tidak akrab bagi masyarakat Korea dan juga sistem pemerintah parlemen dianggap tetap memunculkan kekhawatiran besar atas ketidakstabilan pemerintahan.