Pemerintah Berkomitmen akan Menggelar Pemilu Presiden Secara Bersih dan Adil

Pemerintah menyampaikan komitmennya untuk menyelenggarakan pemilu presiden ke-19 mendatang dengan adil dan transparan. 

Menteri Administrasi Publik Hong Yun-sik dan Pelaksana Tugas Menteri Kehakiman Lee Chang-jae mengumumkan sebuah pernyataan bersama tentang pencegahan kampanye pemilihan yang ilegal pada hari Senin (17/4/2017).

Dalam pernyataan itu, pemerintah berjanji akan mengerahkan sepenuhnya jaksa dan polisi untuk menindak dan menghukum semua pelaku pelanggaran UU pemilu, termasuk pembelian suara dan memanipulasi opini publik. 
 
Pemerintah lebih lanjut mengatakan akan membuat pegawai negeri tetap netral secara politik, dan secara tegas menangani kegiatan kampanye ilegal oleh organisasi dan kelompok yang dilarang terlibat dalam kegiatan pemilihan.