Komisi Peralihan Hak Kekuasaan Politik Korea Selatan, memutuskan kemungkinan untuk merubah system pembayaran pajak bagi real estate, setelah menyelidiki perubahan kondisi pasar harta benda tidak bergerak dalam negeri Korea selama 1 tahun.
Dalam penerimaan laporan dari Departemen Perekonomian dan Keuangan Korea, hari Senin, komisi tersebut, mengatakan, pihaknya tetap akan berusaha untuk membatasi pinjaman dari bank yang akan digunakan untuk memperoleh real estate.
Dikatakan, perlunya usaha bersama untuk mencegah terulang kembali spekulasi real estate dalam negeri Korea.