Para pemimpin perusahaan penanaman modal warga asing di Korea, berpendapat, pemerintahan baru seharusnya memberikan kelonggaran yang lebih besar pada pasar buruh, serta peraturan dan kestabilan gaji upah untuk menarik penanaman modal asing.
Hal tersebut disampaikan oleh Lembaga Kerjasama buruh Internasional berdasarkan sebuah penelitian yang dilaksanakan terhadap 80 orang pemimpin perusahaan penanaman modal asing di dalam negeri pada bulan Desember tahun lalu.
Menurut hasil penelitian tersebut, 44 persen responden memilih peningkatan kemudahan pada pasar buruh sebagai kebijakan yang harus dilaksanakan pemerintahan berikut, dan kemudian peningkatan hubungan kerjasama antara pemimpin dan pekerja, serta peningkatan investasi bagi pengembangan tenaga kerja.
Untuk pertanyaan tentang rencana penanaman modal dalam tahun ini, 69 persen responden menyatakan akan tetap menanamkan modalnya sebesar saat ini, 10 persen menjawab akan meningkatkan jumlah investasinya, dan 10 persen mengatakan akan menguranginya.