Dalam kegiatan interpelasi terhadap Departemen Keuangan dan Strategi Korea, hari Senin, para anggota DPR dari komisi tetap Perencanaan dan Finansial menanyakan tentang kemungkinan terjadinya krisis keuangan akibat real estat atau lembaga perbankan, serta diajukan pula opini tentang perlunya pembangunan sistem kerjasama dengan RRC dan Jepang.
Anggota parlemen dari Partai Demokrat Kang Bong-kyun mengkritik tajam kegagalan kebijakan nilai valuta asing yang tinggi, serta kebijakan pembangunan 500 ribu unit rumah yang dapat meningkatkan kekhawatiran masyarakat terhadap kepailitan badan keuangan.
Dikatakan pula, sangat diperlukan penyelenggaraan lebih dini rapat keuangan tingkat wakil menteri sebelum diadakan pertemuan menteri keuangan Korea Selatan, Jepang dan RRC untuk menghadapi krisis ekonomi secara efisien akibat kebekuan kredit.
Sedangkan anggota parlemen dari Partai Nasional Raya, GNP, Choi Kyung-hwan mengatakan, tidak mengesampingkan kemungkinan terjadinya krisis keuangan akibat penurunan harga rumah dan real estat akhir-akhir ini, serta kekuatiran lembaga perbankan yang mengalami kepailitan.
Sementara itu, anggota parlemen dari Partai Demokrat Kang Sung-jong menuntut pengunduran diri menteri keuangan dan strategi Kang Man-soo sebagai bentuk tanggungjawab atas segala kesalahan kebijakan perekonomian, karena pemerintah telah membiarkan terjadinya ketidakstabilan pasar devisa dan hanya mengejar pertumbuhan jangka pendek tanpa pemahanan mendalam terhadap situasi perekonomian secara menyeluruh.